Berita

Pimpinan DPRD Bogor ke lokasi bencana longsor di Kelurahan Empang, Bogor Selatan/Ist

Nusantara

Longsor di Kelurahan Empang, DPRD Minta Pemkot Petakan Daerah Rawan Bencana

KAMIS, 23 MARET 2023 | 00:39 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Bencana longsor di Kelurahan Empang, Bogor Selatan seharusnya menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk melakukan pencegahan diri agar tidak terjadi peristiwa serupa.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menilai kejadian longsor yang terjadi di Kelurahan Empang sebagai pengingat kepada Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor selaku pemangku kebijakan untuk bisa mengambil langkah pencegahan lebih dini dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana sesuai dengan kontur kemiringan.

“Data ini yang seharusnya memang dimiliki oleh pemerintah, bahwa terdapat beberapa titik yang dirasa perlu mendapatkan treatment lebih lanjut, perlu mendapat konservasi yang lebih kuat, maksimal, itu yang harus lebih dini kita perkuat,” kata Jaenal dalam keterangan tertulis, Rabu (22/3).


Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan kejadian longsor di Kelurahan Empang menguatkan kesimpulan bahwa di Kota Bogor terdapat wilayah yang merupakan zona berbahaya dan tidak layak untuk ditinggali. Ia pun menyampaikan beberapa langkah penting untuk dilakukan pemerintah.

“Pertama, operasi tanggap darurat. Kami melihat langkah yang dilakukan oleh tim gabungan sudah benar. Apresiasi dan terima kasih atas koordinasi dan gerak cepat BPBD, Dinas Sosial, Damkar, TNI, Kepolisian, dan relawan untuk mengevakuasi warga dan melakukan langkah pencarian korban yang belum ditemukan,” jelas Atang.

Kedua, memastikan korban yang selamat mendapatkan penanganan dan perawatan yang maksimal. “Berikutnya adalah memastikan penanganan korban selamat dengan baik. Penanganan medis, posko pengungsian, dan tempat tinggal sementara selama beberapa bulan ke depan”, imbuhnya.

Terakhir, Ketua DPRD meminta agar relokasi yang sudah direncanakan oleh Pemkot pasca pemetaan lokasi rawan bencana segera dijalankan.

“Bencana ini semakin menguatkan kesimpulan kita bahwa Kota Bogor memiliki wilayah sangat rawan untuk ditinggali warga. Pemetaan wilayah yang sudah kita minta sebelumnya harus segera ditindaklanjuti relokasinya. Relokasi yang belum berjalan secara cepat ini perlu menjadi perhatian bersama oleh kami di DPRD dan Pemkot agar segera memastikan zona hitam yang sudah dipetakan bisa segera dipindahkan,” ujar Atang.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya