Ichsanuddin Noorsy: Kalau PPATK Punya Integritas Penuh, Habis Negeri Ini

Banyaknya kasus yang menjerat pegawai Dirjen Pajak merupakan kesalahan sistem, lantaran selain berkuasa terhadap perpajakan sekaligus juga melakukan pengawasan.

Oleh karenanya, pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy tak merasa heran ketika adanya dugaan ratusan pegawai pada Dirjen Pajak terlibat dalam aktivitas transaksi mencurigakan sebesar ratusan triliun sebagaimana yang diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Makanya gampang, mencari siapa (pegawai) di Dirjen Pajak itu yang kaya. Itu bisa ditelusuri. Gampang kok menelusurinya,” kata Ichsanuddin saat menjadi narasumber diskusi bertajuk “Potret Kejahatan Keuangan di Menkeu” yang diunggah akun Youtube ARM Channel dikutip, Selasa (21/3).

“Itu anak-anak PPATK sebenarnya kalau punya integritas penuh. Integritasnya penuh, utuh gitu ya, habis negeri ini,” tambah Ichsan menekankan.

Menurut dia, jika PPATK memiliki integritas tinggi maka setiap transaksi apapun pasti tercatat dan diketahui. Sebab, dia mengungkapkan, dunia internasional menghendaki hal tersebut melalui Automatic Exchange of Information (AEOI).

“Untuk membuka semua transaksi, semua transaksi di dunia harus dibuka,” kata dia.

Terkait dengan isu transaksi janggal senilai Rp 349, yang tadinya disebut Menko Polhukam Mahfud MD Rp 300 triliun, Ichsanuddin pesimis, karena persoalan ini akan menguap bahkan tenggelam begitu saja.

Karena menurut dia, dugaan transaksi gelap Rp 349 triliun yang belakangan diklarifikasi bukan tindak pidana pencucian yang (TPPU) oleh pimpinan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, serupa dengan kasus-kasus sebelumnya.

“Kasus pajak tidak ada yang tuntas. Kasus Gayus Tambunan putus mata rantainya. Kasus Hari Purnomo Rp 375 miliar dianggap tidak masalah. Padahal ada masalah Sri Mulyani dengan Hadi Purnomo," urainya.

Maka dari itu, ia menilai temuan transaksi gelap Rp 349 triliun yang dianggap hanya sebagai puncak gunung es oleh sebagian pihak sudah tepat, karena masalah sebenarnya adalah sistem keuangan yang erat kaitannya dengan sistem hukum dan politik Indonesia yang dikendalikan minoritas orang.