Berita

Ratusan mahasiswa dari 15 universitas melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI/RMOL

Nusantara

Aksi di Depan DPR, Ratusan Mahasiswa Tolak Perppu Ciptaker dan Penundaan Pemilu 2024

SELASA, 21 MARET 2023 | 02:57 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja dan penundaan Pemilu 2024, pada Senin (20/3).

Setidaknya ada 15 kampus yakni UI, UIN Jakarta, Trisakti, UPN, Yarsi, Esa Unggul, Paramadina bahkan dari UNPAD Bandung dan BEM lainnya.

Dalam unjuk rasa itu, para mahasiswa turut membawa spanduk besar bergambar Presiden Joko Widodo tengah menutup mata. Oleh para mahasiswa gambar presiden itu disertai dengan tulisan “Tolak Perppu Cipta Kerja dan Tolak Penundaan Pemilu 2024”.


Ketua dewan mahasiswa UIN Jakarta, Muhammad Abid Al Akbar, UU Omnibus Law merugikan tidak hanya kaum buruh melainkan juga mahasiswa yang nantinya juga akan menjadi pekerja bahkan orang tua para mahasiswa.

“Semua rakyat dirugikan oleh UU Ciptaker ini. Subtansi dari UU Ciptaker ini hanya menguntungkan oligarki dan pengusaha,” kata Abid di depan gedung DPR.

Sementara itu, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, menegaskan bahwa saat ini ia tidakpercaya kepada pemerintah, legislatif dan yudikatif. Pasalnya, kebijkan, produk hukum dan keputusan-keputusannya merugikan rakyat.

“Jadi yang bisa kita percaya adalah suara lantang untuk terus melawan dan tangan kiri yang dikepal untuk melawan,” tegas Melki dalam orasinya.

Selanjutnya menurut Melki di dalam negara hukum ini janganlah memakai hukum untuk melanggengkan kekuasaan dan jangan memakai kekuasaan untuk mengubah hukum seenaknya.

Dari berbagai pimpinan mahasiswa yang hadir sepakat bahwa aksi dalam skala besar akan terus dilakukan tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia dengan agenda cabut UU Ciptaker dan tolak penundaan pemilu.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya