Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD/Net

Politik

Soal Transaksi Rp300 Triliun, Sahroni: Pak Mahfud Aja Bingung, Apalagi Kita?

SENIN, 20 MARET 2023 | 13:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kembali menyinggung transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan, lantaran pernyataannya dengan PPATK berbeda.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, buka suara. Politisi Nasdem ini menegaskan, isu Rp300 triliun itu tak boleh berhenti tanpa jawaban. Menurutnya masih banyak pertanyaan publik yang belum terjawab.

“Transaksi janggal dengan angka luar biasa fantastis itu harus terus didalami. Masih banyak kejanggalan yang harus diungkap. Disebut bukan korupsi, bukan TPPU, lalu apa? Pak Mahfud saja bingung, apalagi kita yang hanya mendengar,” tukas Sahroni kepada wartawan, Senin (20/3).


Dia juga meminta lembaga dan instansi terkait terus menjalin koordinasi untuk mengungkap kebingungan itu. Menurutnya harus ada klarifikasi dari pihak berwenang soal temuan angka transaksi yang fantastis itu.

“Karena itu saya minta Menko Polhukam, PPATK, KPK, Kemenkeu, Kepolisian, dan Kejaksaan, ikut andil menelusuri temuan ini. Jangan sampai tiap lembaga punya versi berbeda, makin repot lagi itu nanti. Beri klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi," tegasnya.

Jangan sampai, tambah dia, isu itu berakhir tanpa kejelasan sama sekali. "Publik akan terus bertanya-tanya nantinya, tidak baik juga citra lembaga dan instansi terkait," kata Sahroni.

Seperti diketahui, pernyataan Menko Polhukam bertolak belakang dengan temuan PPATK. Mahfud menyebut uang senilai Rp300 triliun yang mengalir ke kantong elite Kemenkeu merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sedangkan PPATK menyebut lain, yakni terkait kepabeanan, bea cukai dan pajak.

Karena itu Mahfud MD mengaku bingung. Menurutnya, apa yang dilakukannya sebagai bentuk kepedulian terhadap korupsi. Bahkan dia bersedia dipanggil DPR RI untuk dimintai keterangan.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya