Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD/Net

Politik

Soal Transaksi Rp300 Triliun, Sahroni: Pak Mahfud Aja Bingung, Apalagi Kita?

SENIN, 20 MARET 2023 | 13:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kembali menyinggung transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan, lantaran pernyataannya dengan PPATK berbeda.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, buka suara. Politisi Nasdem ini menegaskan, isu Rp300 triliun itu tak boleh berhenti tanpa jawaban. Menurutnya masih banyak pertanyaan publik yang belum terjawab.

“Transaksi janggal dengan angka luar biasa fantastis itu harus terus didalami. Masih banyak kejanggalan yang harus diungkap. Disebut bukan korupsi, bukan TPPU, lalu apa? Pak Mahfud saja bingung, apalagi kita yang hanya mendengar,” tukas Sahroni kepada wartawan, Senin (20/3).


Dia juga meminta lembaga dan instansi terkait terus menjalin koordinasi untuk mengungkap kebingungan itu. Menurutnya harus ada klarifikasi dari pihak berwenang soal temuan angka transaksi yang fantastis itu.

“Karena itu saya minta Menko Polhukam, PPATK, KPK, Kemenkeu, Kepolisian, dan Kejaksaan, ikut andil menelusuri temuan ini. Jangan sampai tiap lembaga punya versi berbeda, makin repot lagi itu nanti. Beri klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi," tegasnya.

Jangan sampai, tambah dia, isu itu berakhir tanpa kejelasan sama sekali. "Publik akan terus bertanya-tanya nantinya, tidak baik juga citra lembaga dan instansi terkait," kata Sahroni.

Seperti diketahui, pernyataan Menko Polhukam bertolak belakang dengan temuan PPATK. Mahfud menyebut uang senilai Rp300 triliun yang mengalir ke kantong elite Kemenkeu merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sedangkan PPATK menyebut lain, yakni terkait kepabeanan, bea cukai dan pajak.

Karena itu Mahfud MD mengaku bingung. Menurutnya, apa yang dilakukannya sebagai bentuk kepedulian terhadap korupsi. Bahkan dia bersedia dipanggil DPR RI untuk dimintai keterangan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya