Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD/Net

Politik

Soal Transaksi Rp300 Triliun, Sahroni: Pak Mahfud Aja Bingung, Apalagi Kita?

SENIN, 20 MARET 2023 | 13:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kembali menyinggung transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan, lantaran pernyataannya dengan PPATK berbeda.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, buka suara. Politisi Nasdem ini menegaskan, isu Rp300 triliun itu tak boleh berhenti tanpa jawaban. Menurutnya masih banyak pertanyaan publik yang belum terjawab.

“Transaksi janggal dengan angka luar biasa fantastis itu harus terus didalami. Masih banyak kejanggalan yang harus diungkap. Disebut bukan korupsi, bukan TPPU, lalu apa? Pak Mahfud saja bingung, apalagi kita yang hanya mendengar,” tukas Sahroni kepada wartawan, Senin (20/3).


Dia juga meminta lembaga dan instansi terkait terus menjalin koordinasi untuk mengungkap kebingungan itu. Menurutnya harus ada klarifikasi dari pihak berwenang soal temuan angka transaksi yang fantastis itu.

“Karena itu saya minta Menko Polhukam, PPATK, KPK, Kemenkeu, Kepolisian, dan Kejaksaan, ikut andil menelusuri temuan ini. Jangan sampai tiap lembaga punya versi berbeda, makin repot lagi itu nanti. Beri klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi," tegasnya.

Jangan sampai, tambah dia, isu itu berakhir tanpa kejelasan sama sekali. "Publik akan terus bertanya-tanya nantinya, tidak baik juga citra lembaga dan instansi terkait," kata Sahroni.

Seperti diketahui, pernyataan Menko Polhukam bertolak belakang dengan temuan PPATK. Mahfud menyebut uang senilai Rp300 triliun yang mengalir ke kantong elite Kemenkeu merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sedangkan PPATK menyebut lain, yakni terkait kepabeanan, bea cukai dan pajak.

Karena itu Mahfud MD mengaku bingung. Menurutnya, apa yang dilakukannya sebagai bentuk kepedulian terhadap korupsi. Bahkan dia bersedia dipanggil DPR RI untuk dimintai keterangan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya