Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD/Net

Politik

Soal Transaksi Rp300 Triliun, Sahroni: Pak Mahfud Aja Bingung, Apalagi Kita?

SENIN, 20 MARET 2023 | 13:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kembali menyinggung transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan, lantaran pernyataannya dengan PPATK berbeda.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, buka suara. Politisi Nasdem ini menegaskan, isu Rp300 triliun itu tak boleh berhenti tanpa jawaban. Menurutnya masih banyak pertanyaan publik yang belum terjawab.

“Transaksi janggal dengan angka luar biasa fantastis itu harus terus didalami. Masih banyak kejanggalan yang harus diungkap. Disebut bukan korupsi, bukan TPPU, lalu apa? Pak Mahfud saja bingung, apalagi kita yang hanya mendengar,” tukas Sahroni kepada wartawan, Senin (20/3).


Dia juga meminta lembaga dan instansi terkait terus menjalin koordinasi untuk mengungkap kebingungan itu. Menurutnya harus ada klarifikasi dari pihak berwenang soal temuan angka transaksi yang fantastis itu.

“Karena itu saya minta Menko Polhukam, PPATK, KPK, Kemenkeu, Kepolisian, dan Kejaksaan, ikut andil menelusuri temuan ini. Jangan sampai tiap lembaga punya versi berbeda, makin repot lagi itu nanti. Beri klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi," tegasnya.

Jangan sampai, tambah dia, isu itu berakhir tanpa kejelasan sama sekali. "Publik akan terus bertanya-tanya nantinya, tidak baik juga citra lembaga dan instansi terkait," kata Sahroni.

Seperti diketahui, pernyataan Menko Polhukam bertolak belakang dengan temuan PPATK. Mahfud menyebut uang senilai Rp300 triliun yang mengalir ke kantong elite Kemenkeu merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sedangkan PPATK menyebut lain, yakni terkait kepabeanan, bea cukai dan pajak.

Karena itu Mahfud MD mengaku bingung. Menurutnya, apa yang dilakukannya sebagai bentuk kepedulian terhadap korupsi. Bahkan dia bersedia dipanggil DPR RI untuk dimintai keterangan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya