Berita

Hinca Pandjaitan/RMOL

Politik

Ungkit Masa Lalu, Hinca: Hasto Gaduh Terus, Kita Buka-bukaan Repot Kau

SENIN, 20 MARET 2023 | 12:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diminta berhenti membuat gaduh, lantaran terus mengungkit dugaan penggelembungan suara hingga 300 persen pada Pemilu bertahun-tahun lalu di Pacitan dan Ponorogo. Terlebih tuduhan itu tidak benar.

Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

“Hasto, udahlah nggak usah kau lihat-lihat ke belakang. Mas Hasto ini kalau ngasih statement kan gaduh terus, yang nggak perlu-perlu di belakang dikorek-korek dan nggak ada yang bener juga,” tegas Hinca.


Dia menyarankan, jika Hasto merasa tidak puas dengan kekalahan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menganggap terjadi kecurangan, seharusnya ambil langkah hukum, bukan berkoar di media. Hinca sendiri memastikan tuduhan itu tidak betul.

“Dikit-dikit nyalahin sejarah, dikit-dikit masa lalu terus yang salah. Ambil langkah hukumlah, biar kita ketemu di pengadilan, biar clear, jangan main tuduh-tuduh saja,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Karena itu Hinca meminta anak buah Megawati itu berfikir maju ke depan dan menyudahi masa lalu yang hingga kini tidak pernah terbukti kebenarannya.

“Kau nanti kita buka-bukaan semua, repot juga kau! Maksudnya begini, kalau kau ingin maju ke depan, lihat ke depan, oke. Tapi saya pastikan apa yang disampaikan Hasto itu nggak benar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyinggung dugaan kecurangan Pemilu bertahun-tahun lalu pernah terjadi di Pacitan dan Ponorogo, Jawa Timur.

Saat itu, kata Hasto, terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), sehingga ada penggelembungan suara salah satu partai hingga 300 persen.

“Dulu pernah terjadi [manipulasi DPT] di Pacitan dan Ponorogo, yang membuat (suara) partai naik menjadi 300 persen," kata Hasto di Surabaya, Minggu (19/3).

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya