Berita

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/Net

Hukum

Soal Mahendra Dito, Nikita Mirzani Jangan Cuma Cuap-cuap di Ruang Publik

MINGGU, 19 MARET 2023 | 11:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat, yang ingin turut membantu penegakan hukum terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (NHD), untuk melapor secara resmi.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan peran serta masyarakat, apapun peran dan bentuk informasinya, sangat dibutuhkan oleh KPK. Untuk itu, secara khusus Ali mengimbau agar artis Nikita Mirzani yang kerap bersuara soal kasus mantan suaminya tersebut melapor secara resmi dan tidak sekadar cuap-cuap di ruang publik.

"Kalau memang ada yang mau turut serta berperan di dalam membantu penegak hukum, misalnya ketika memanggil seseorang tidak tau alamatnya di mana, keberadaannya di mana, informasikan kepada kami, langsung kepada KPK, bukan melalui ruang publik," ujar Ali kepada wartawan, Minggu (19/3).


Masyarakat, termasuk Nikita Mirzani bisa memberikan informasi apapun kepada KPK. Mulai dari keberadaan seorang pengusaha Mahendra Dito S alias Dito Mahendra, mengenai temuan 15 pucuk senjata api dari kediaman Mahendra Dito saat digeledah tim penyidik, maupun soal aliran uang TPPU Nurhadi.

Semua informasi bisa disampaikan melalui saluran yang telah tersedia, seperti melalui call center 198, atau melalui email informasi@kpk.go.id.

"Kami punya banyak saluran," pungkas Ali.

KPK telah mengamankan sebanyak 15 pucuk senjata api berbagai jenis saat melakukan penggeledahan rumah Mahendra Dito di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (13/3). Kelima belas pucuk senjata api itu terdiri dari lima pistol berjenis glock, satu pistol S&W, satu pistol kimber mikro, serta delapan senjata api laras panjang. Temuan KPK itu pun telah dilimpahkan ke Polri untuk ditindaklanjuti.

Namun demikian, KPK saat ini akan melakukan analisis terkait 15 pucuk senjata api tersebut, untuk mengusut dugaan TPPU Nurhadi.

Mahendra Dito sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (6/2) setelah tiga kali mangkir dari panggilan. Dia didalami soal dugaan adanya aliran uang TPPU Nurhadi. Bahkan, Mahendra Dito juga dicecar soal kepemilikan kendaraan mobil mewah yang sudah disita KPK.

KPK pun juga berencana akan kembali memanggil Mahendra Dito untuk didalami soal temuan 15 pucuk senjata api. Namun demikian, KPK belum membeberkan mengenai waktunya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya