Singgung Anggaran Bawaslu Baru Cair 60 Persen, Rahmat Bagja: Aksi Tanpa Logistik Anarkis

Protes terhadap pemerintah terkait pencairan anggaran Pemilu Serentak 2024, khusus untuk kerja pengawasan, disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, karena baru menerima sekitar 60 persen dari total yang dibutuhkan.

Bagja menjelaskan, Bawaslu membutuhkan anggaran sekitar Rp 13 triliun. Namun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), baru mencairkan sebanyak 60 persen atau sejumlah Rp 7,8 triliun.

“Tentu teman-teman tahu, aksi tanpa logistik itu sama dengan anarkis. Jadi kalau punya aksi tapi tidak punya logistik, masalah besar,” ujar Bagja dalam seminar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).

Anggota Bawaslu RI dua periode ini memaparkan, tak terpenuhinya seluruh kebutuhan anggaran Bawaslu, dikhawatirkan dapat berimplikasi pada kerja-kerja jajaran di tingkat pusat maupun daerah.

“Ini lah yang kami sesalkan jika anggaran tidak ada. Selain tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu juga telah memiliki peran dalam advokasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip etika dan kualitas pemilu,” urainya.

Maka dari itu, Bagja berharap ada itikad baik dari pemerintah khususnya Kemenkeu, untuk supaya anggaran Bawaslu dalam memenuhi kebutuhan tahun 2023 ini bisa direalisasikan.

“Semoga saja turun. Kalau tidak, maka nanti isu penting pada bulan November, kampanye, nanti tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang menyelenggarakan," pungkasnya.