Pidato Politik AHY dan Signifikansinya

KEMARIN siang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melakukan pidato politik di hadapan lebih dari 10 ribu kader Partai Demokrat. Pidato yang kemudian ditayangkan di beberapa TV nasional pada malam harinya. Artikel ini memberikan ulasan terhadap pidato politik itu beserta nilai pentingnya.

Pidato politik itu dimaksudkan untuk menegaskan arah, sikap, dan posisi politik Partai Demokrat menjelang Pemilihan Umum 2024. Kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan momen kehadiran 1.800 an orang anggota legislatif Partai Demokrat dari setiap tingkatan di Jakarta untuk melaksanakan bimbingan teknis.

Sebagai suatu orasi dalam konteks kontestasi politik yang dilakukan oleh partai oposisi, wajar saja kalau isinya penuh dengan kritikan terhadap pemerintah berdasar fakta real saat ini. Yang menjadikannya penting untuk dicermati adalah bagaimana nanti Partai Demokrat menjawab tantangan itu.

Ada tiga poin pokok yang menjadi sasaran kritikan AHY. Kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan kualitas penegakan hukum. Yang terakhir ini meliputi juga ancaman terhadap demokrasi yang berasal dari keputusan PN Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu serta sistem pemilihan yang sekarang masih menggantung di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai suatu orasi yang dilakukan di hadapan kader-kadernya, pidato ini penuh dengan retorika yang membakar semangat dan keteguhan untuk terus berjuang bersama rakyat. Pesan yang ingin digemakan juga pada simpatisan Partai Demokrat dan orang-orang yang punya concern terhadap masa depan republik ini.

Ada banyak fakta real yang diangkat dalam pidato itu. Dalam persoalan ekonomi dipaparkan tentang daya beli masyarakat yang menurun karena inflasi, pengangguran, dan kendala-kendala yang terjadi pada perekonomian rakyat. Disebut di sana soal harga dan ketersediaan pupuk, solar, serta akses dan modal usaha bagi UMKM.

Dalam persoalan tata kelola pemerintahan terdapat tiga hal yang menjadi perhatian utama yaitu tentang prioritas pembangunan, kebijakan yang grusa grusu, dan rawannya penyalahgunaan.

APBN pemerintah Jokowi dinilai berorientasi pada proyek-proyek mercusuar dan bukan perekonomian rakyat kecil. Untuk sektor pertanian misalnya alokasi APBN tahun 2022 sama nilainya dengan APBN 2014. Padahal APBN-nya sudah tumbuh Rp 700 T selama 8 tahun itu.

Kebijakan yang grusa-grusu tercermin dari UU Ciptaker yang nyatanya tidak membawa dampak positif pada pekerja atau pencari kerja. Soal korupsi memang tidak banyak dibahas dalam pidato itu. Penekanannya lebih pada rawannya pengelolaan pajak yang menjadi sumber utama penerimaan pemerintah.

AHY banyak membahas tentang kualitas penegakan hukum utamanya terkait dengan pemilu. Tentang dibutuhkannya netralitas dari segenap unsur aparat untuk memastikan kehadiran fair play. Dibahas panjang dan berapi-api tentang konsekuensi penundaan pemilu dan sistem tertutup.  On points.

Atas tiga masalah pokok ini, Partai Demokrat memberikan koridor-koridor sebagai solusinya. Tentu saja ada tiga, dan saya kutipkan di sini. Koridor-koridor yang akan dijadikan sebagai ruang gerak dalam program-program kerja kelak saat Demokrat menang Pemilu.

Jadi, jika ada yang bertanya, perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan Partai Demokrat? Maka para kader, jawablah: salah satu agenda kita adalah perbaikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal yang tepat, adil dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Agenda lain adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Good Governance, yang tidak lepas dari prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Jangan diabaikan, jika kita fokus melakukan itu dengan baik, berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tadi, dapat ditemukan solusinya.

Kita ingin aparat hukum menjaga integritasnya. Tidak tebang pilih; tidak tumpul ke atas; tajam ke bawah; tidak tumpul ke kawan; tajam ke lawan. Kita berharap, penegakan hukum yang seadil-adilnya menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum.

Dalam waktu yang singkat tentu saja kita tidak bisa berharap pidato tersebut meliputi semua persoalan bangsa. Secara personal, saya ingin AHY memberikan porsi yang lebih besar pada kerusakan moral dan perilaku aparat baik itu yang terkait dengan penegakan hukum atau pelayanan masyarakat.

Kebencian terhadap arogansi dan kesewenang-wenangan aparat itu kini telah menjadi suatu sentimen publik yang kian membesar. Dan ini perlu dipikirkan solusinya.

Saya juga ingin AHY memberikan assurance bahwa Partai Demokrat akan konsisten mengawal kebhinnekaan. Karena kita tidak bisa menafikan ketakutan atau kecurigaan orang bahwa bandul Partai Demokrat akan terbawa ke kanan.

Namun secara keseluruhan, saya beri penghargaan yang besar dengan pidato itu. Sekali lagi AHY telah menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin bangsa. Sungguhpun masih tergolong muda dalam usia, tempaan baik pada masa tugas di TNI ataupun 7 tahun bertarung di arena politik telah membuat beliau begitu matang.

Kita tentu berharap semua potensi tersebut akan bisa diwujudkan dalam prestasi-prestasi yang nyata. Saat kelak beliau duduk dalam kepemimpinan untuk menghadirkan perubahan dan perbaikan bagi segenap bangsa Indonesia.

Penulis adalah Direktur Executive Pusat Riset Madani untuk Equality (Prime)