Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Net
Pengakuan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memiliki 30 jabatan sekaligus pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini, menimbulkan kritik yang cukup keras dari publik.
Salah satunya disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono. Pasalnya, ia melihat rangkap jabatan pejabat negara bertolak belakang dengan kondisi rakyat Indonesia sekarang ini, dimana mayoritas masih kesulitan.
"Makanya soal rangkap jabatan menteri dan pejabat negara yang sampai 30 jabatan itu bagian dari stagflasi, atau stag pembangunan Indonesia dan pertumbuhan Indonesia," ujar Arief melalui akun Twitternya, Selasa (14/3).
Menurutnya, rangkap jabatan justru membuat kerja seorang Menteri atau pejabat negara malah tidak maksimal, karena pada akhirnya mereka tidak fokus bekerja sesuai jabatannya.
"Kalau 30 jabatan, berarti 1 hari dia tugasnya satu jabatan. Kan 30 jabatan. Mana bisa fokus. Misalnya, Menkeu merangkap 30 jabatan," sambungnya menyindir.
Mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra ini bahkan menduga, bukan cuman menteri yang punya banyak jabatan, tapi juga ada pejabat negara sekelas eselon yang juga merangkap jabatan.
"Menteri BUMN merangkap Ketum PSSI. Terus, enggak tahu lagi deh menteri-menteri yang lain. Terus, pejabat-pejabat di bawahnya merangkap komisaris-komisaris BUMN, ya enggak maju-maju Indonesia," tuturnya.
Bahkan, Arief mengkalkulasi besaran gaji Sri Mulyani yang merangkap hingga 30 jabatan, dimana totalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam sebulan.
"Jadi rangkap jabatan itu, kalau Rp 30 (jabatan), satu jabatan (gajinya) Rp 20 juta satu jabatan, Rp 600 juta gajinya," tuturnya.
Arief lantas membandingkan fenomena rangkap jabatan yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara tetangga. Dimana, ada upaya memaksimalkan kerja pejabat dengan gaji yang besar.
"Mana ada di Amerika di China menterinya rangkap jabatan? Atau di Singapura, enggak ada," urai Arief.
"Sudah, gaji saja menterinya yang gede. Kalian enggak boleh lagi rangkap jabatan, enggak boleh lagi jadi pengusaha, lepasin semua. Coba (lihat) di Singapura, kan maju," sambungnya.
Oleh karena itu, Arief meyakini kondisi Indonesia akan terus sama, apabila gaji menteri atau pejabat negara tidak dibuat tinggi.
"Sehebat apapun Pak Jokowi jadi presidennya, enggak bisa naik pertumbuhan ekonominya dua digit. Karena menteri-menterinya banyak rangkap jabatan. Nah itu harus Pak Jokowi tahu. Pak Jokowi saja satu jabatan presiden RI," keluhnya.
"Sudah kita kasih Rp 600 juta menteri, kerja benar-benar Menkeu, Menteri BUMN, menteri segalanya. Jadi maju, terukur," demikian Arief menambahkan.
