Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net

Politik

Skandal Keuangan dan Korupsi Merajalela di Pemerintahan Jokowi

SELASA, 14 MARET 2023 | 10:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Skandal dugaan transaksi gelap hingga Rp 300 triliun yang terakumulasi sejak tahun 2009 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuktikan lemahnya pengawasan di kementerian.

"Kementerian Keuangan tidak menghargai mekanisme pengawasan eksternal sekaligus enggan melaksanakan sistem pengawasan internal," kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/3).

Ia mendorong proses investigasi dan penyelidikan oleh tim independen secara transparan. Apalagi skandal keuangan ini disebut terkait 460 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Kemenkeu.

Tak hanya di Kemenkeu, Anthony juga tidak menutup mata dugaan manipulasi proyek dan transaksi keuangan di sejumlah kementerian lain.

"Skandal keuangan dan korupsi yang semakin merajalela di pemerintahan Jokowi ini membuktikan bahwa gagalnya Pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dalam mengawal penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada para pelakunya," tandas Anthony.

Atas dasar itu, ia sepakat dengan keterlibatan KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK mengusut tuntas skandal keuangan dan korupsi di lingkungan kementerian. Meski di sisi lain, ia melihat belum ada gelagat dari Presiden Joko Widodo melakukan pembenahan di jajaran kabinetnya.

"Nyatanya Presiden Jokowi seolah tidak berdaya untuk melakukan pergantian di kabinetnya," tutup Anthony.

Populer

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

20 Caleg DPR RI Dapil Lampung II Teratas Versi Quick Count

Jumat, 16 Februari 2024 | 06:57

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

10 Caleg Dapil DKI Jakarta 5 Ini Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

Senin, 19 Februari 2024 | 16:28

Dedi Iskandar Teratas, Ini Perolehan Suara 21 Calon DPD Sumut

Jumat, 16 Februari 2024 | 05:48

Minta Maaf, KPU Akui 2.325 TPS Salah Input Suara Capres-Cawapres

Jumat, 16 Februari 2024 | 08:47

Real Count Sementara, Ini Suara DPRD Bandar Lampung Dapil 1

Sabtu, 17 Februari 2024 | 11:20

UPDATE

UUD 1945 Berubah, Kualitas Demokrasi Indonesia Alami Penurunan

Senin, 26 Februari 2024 | 15:50

Strategi Airlangga Libatkan Milenial dan Gen Z Antarkan Sukses Golkar 2024

Senin, 26 Februari 2024 | 15:41

Pemerintah Sasar Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 5,3 - 5,6 Persen pada 2025

Senin, 26 Februari 2024 | 15:40

Jokowi Minta Rencana Kerja Pemerintah Akomodir Program Presiden Terpilih

Senin, 26 Februari 2024 | 15:18

Israel Tolak Perpanjangan Visa Organisasi Kemanusiaan Palestina

Senin, 26 Februari 2024 | 15:10

AHY-Moeldoko Akrab, Muslim: Kudeta Demokrat Sandiwara Belaka?

Senin, 26 Februari 2024 | 15:08

Akrab dengan Moeldoko, AHY Tak Simpan Dendam

Senin, 26 Februari 2024 | 14:58

Ekosistem Kerja yang Baik di Laut jadi Syarat Utama Ekonomi Biru

Senin, 26 Februari 2024 | 14:57

Penyematan Brevet Kopaska

Senin, 26 Februari 2024 | 14:47

Kesepakatan Divestasi Saham Vale Diteken Sore Ini

Senin, 26 Februari 2024 | 14:47

Selengkapnya