Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net

Politik

Skandal Keuangan dan Korupsi Merajalela di Pemerintahan Jokowi

SELASA, 14 MARET 2023 | 10:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Skandal dugaan transaksi gelap hingga Rp 300 triliun yang terakumulasi sejak tahun 2009 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuktikan lemahnya pengawasan di kementerian.

"Kementerian Keuangan tidak menghargai mekanisme pengawasan eksternal sekaligus enggan melaksanakan sistem pengawasan internal," kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/3).

Ia mendorong proses investigasi dan penyelidikan oleh tim independen secara transparan. Apalagi skandal keuangan ini disebut terkait 460 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Kemenkeu.

Tak hanya di Kemenkeu, Anthony juga tidak menutup mata dugaan manipulasi proyek dan transaksi keuangan di sejumlah kementerian lain.

"Skandal keuangan dan korupsi yang semakin merajalela di pemerintahan Jokowi ini membuktikan bahwa gagalnya Pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dalam mengawal penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada para pelakunya," tandas Anthony.

Atas dasar itu, ia sepakat dengan keterlibatan KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK mengusut tuntas skandal keuangan dan korupsi di lingkungan kementerian. Meski di sisi lain, ia melihat belum ada gelagat dari Presiden Joko Widodo melakukan pembenahan di jajaran kabinetnya.

"Nyatanya Presiden Jokowi seolah tidak berdaya untuk melakukan pergantian di kabinetnya," tutup Anthony.

Populer

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Dugaan Korupsi Askrida Naik Lidik

Senin, 10 Juni 2024 | 22:37

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Bey Machmudin Pastikan Tak Ada Ormas Keagamaan di Jabar yang Kelola Tambang

Rabu, 12 Juni 2024 | 00:19

Bey Machmudin Siapkan Bonus Kontingen Peparnas 2024

Selasa, 11 Juni 2024 | 13:16

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

UPDATE

Ribuan Warga Prancis Tolak Kemenangan Partai Sayap Kanan

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:59

Harga Bahan Pokok Jelang Idul Adha Normal

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:45

Santri Harus Berkontribusi Pecahkan Masalah Masyarakat

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:43

Ono Surono Serukan Kader Menangkan Nina Agustina

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:19

2.500 Warga Gaza Gagal Pergi Haji Tahun Ini

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:08

Salat Id di Al-Azhar, Jimly Doakan Jemaah Indonesia Mabrur

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:59

Anak Emas Prabowo Didukung Forum Penggerak Desa

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:46

Dikuasai Pihak Ketiga, KPK Ambil Alih Sumber Mata Air Ambung

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:29

KPK Temukan 53 Tambang Galian C Ilegal di Lombok Timur

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:17

Di KTT Swiss, Kamala Harris Umumkan Paket Bantuan Rp24 Triliun untuk Ukraina

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:14

Selengkapnya