Berita

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun/Net

Hukum

Kemenkeu Dinilai Bobrok dan Banyak Skandal, SMI Mundur Saja!

SELASA, 14 MARET 2023 | 07:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bermula dari kasus Rafael Alun, disusul banyak pejabat dengan harta kekayaan mencurigakan, hingga dugaan transaksi gelap Rp300 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, bukti bahwa kredibilitas Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan jajaran sangat bobrok.

Akibatnya, kepercayaan publik pada pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, semakin anjlok. Karena itu Sri Mulyani diminta mundur dari jabatannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebobrokan dan ulah anak buahnya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, melalui pesan singkat, Selasa (14/3).

“Sri Mulyani mundur saja, sebagai bentuk tanggung jawab etik seorang menteri yang gagal membenahi Kemenkeu dan sibuk dengan 30 jabatannya,” tegas Ubedilah Badrun.

Aktivis ‘98 itu juga berpendapat, Sri Mulyani sebaiknya mencontoh Menpora Zainudin Amali, yang memilih mundur karena tidak ingin rangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Bukan justru bangga merangkap 30 jabatan.

“Dia sebaiknya mundur, seperti Zainudin Amali. Mantan Menpora itu memberi contoh baik agar fokus, tidak mau rangkap jabatan. Nah, ini selain rangkap 30 jabatan, kan juga gagal melakukan reformasi pegawai di Kemenkeu, bahkan ada skandal Rp300 Triliun?” tandasnya.

Selain itu, Ubedilah juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan transaksi gelap Rp300 triliun sebagaimana diungkap Menko Polhukam, Mahfud MD, beberapa waktu lalu.

“Skandal Rp300 Triliun harus diungkap seterang-terangnya. Hukum pelaku atau aktor di balik skandal ekonomi yang merontokan kredibilitas pemerintahan,” pungkasnya.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

UPDATE

Korupsi Menggila, Bangsa Ini Dibawa ke Mana?

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:31

Resesi AS Cuma Omon-Omon, Dolar Tembus Rp16.400

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:29

Legislator PAN Ungkap Ada Perang Mafia di Tubuh Pertamina

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:16

DPR: Kehadiran Pak Simon di Pertamina Getarkan Indonesia

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:07

BI dan State Bank of Vietnam Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:56

Masa Jabatan Ketum Partai Digugat di MK, Waketum PAN: Itu Masalah Internal

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Anggaran FOLU Net Sink 2030 Non APBN Bisa Masuk Kategori Suap

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Pandawara Group Sampaikan Kendala ke Presiden, Siap Berkolaborasi Atasi Sampah

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:39

DPR Pertanyakan Pertamina soal ‘Grup Orang-orang Senang’

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:37

Menhan: 3 Pasal UU TNI Bakal Direvisi

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:24

Selengkapnya