Berita

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun/Net

Hukum

Kemenkeu Dinilai Bobrok dan Banyak Skandal, SMI Mundur Saja!

SELASA, 14 MARET 2023 | 07:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bermula dari kasus Rafael Alun, disusul banyak pejabat dengan harta kekayaan mencurigakan, hingga dugaan transaksi gelap Rp300 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, bukti bahwa kredibilitas Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan jajaran sangat bobrok.

Akibatnya, kepercayaan publik pada pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, semakin anjlok. Karena itu Sri Mulyani diminta mundur dari jabatannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebobrokan dan ulah anak buahnya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, melalui pesan singkat, Selasa (14/3).


“Sri Mulyani mundur saja, sebagai bentuk tanggung jawab etik seorang menteri yang gagal membenahi Kemenkeu dan sibuk dengan 30 jabatannya,” tegas Ubedilah Badrun.

Aktivis ‘98 itu juga berpendapat, Sri Mulyani sebaiknya mencontoh Menpora Zainudin Amali, yang memilih mundur karena tidak ingin rangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Bukan justru bangga merangkap 30 jabatan.

“Dia sebaiknya mundur, seperti Zainudin Amali. Mantan Menpora itu memberi contoh baik agar fokus, tidak mau rangkap jabatan. Nah, ini selain rangkap 30 jabatan, kan juga gagal melakukan reformasi pegawai di Kemenkeu, bahkan ada skandal Rp300 Triliun?” tandasnya.

Selain itu, Ubedilah juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan transaksi gelap Rp300 triliun sebagaimana diungkap Menko Polhukam, Mahfud MD, beberapa waktu lalu.

“Skandal Rp300 Triliun harus diungkap seterang-terangnya. Hukum pelaku atau aktor di balik skandal ekonomi yang merontokan kredibilitas pemerintahan,” pungkasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya