Berita

Kuasa hukum Hasnaeni, Andi Bashar (tengah) bersama Sekjen Partai Republik Satu, Ihsan Perima Negara (kiri), usai mengikuti Sidang Perdana di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, di Jalan wahid Hasyim, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin sore (13/3)/RMOL

Politik

Meski Sudah Diklarifikasi, Isu Dugaan Pelecehan Seksual Ketua KPU Tetap Dilanjutkan

SENIN, 13 MARET 2023 | 19:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Klarifikasi Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein, soal dugaan pelecehan seksual Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, tak menghentikan proses hukum yang dijalankan Sekjennya, Ihsan Perima Negara, di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam sidang DKPP hari ini, Ihsan melalui kuasa hukumnya, Andi Bashar, mengklaim atas nama Hasnaeni, melanjutkan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), dengan Teradu Hasyim Asyari atas dugaan pelecehan seksual.

“Makanya, kami memohon komisioner DKPP bisa memutuskan secara adil,” ujar Andi usai mengikuti jalannya Sidang Perdana dengan agenda Mendengar Pokok Aduan Pengadu, di Kantor DKPP RI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (13/3).

Kata Andi, Hasnaeni melalui Pengadu Ihsan menyampaikan tuntutan kepada Majelis Persidangan DKPP berupa sanksi tegas untuk Ketua KPU Hasyim Asyari. Sebab diklaimnya, Ketum Republik Satu yang dijuluki Wanita Emas itu merasa dilecehkan.

“Kami sih berharap Ketua KPU dicopot karena ini pelanggaran berat buat saya,” demikian Andi menambahkan.

Dalam kesempatan ini, Andi datang bersama Ihsan Perima Negara. Mereka mengikuti jalannya sidang selama 6 jam, yang dimulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB.

Perkara yang diajukan Ihsan yang diregister dengan nomor 39-PKE-DKPP/II/2023, pada pokoknya menyebut Hasyim Asyari melakukan pelecehan seksual disertai ancaman kepada Hasnaeni.

Padahal, Hasnaeni sudah mencabut laporannya yang kala itu diberikan kuasanya oleh Farhat Abbas yang juga Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).

Hasnaeni mencabut laporannya yang dikuasai Farhat melalui sebuah video klarifikasi yang beredar di media sosial (medsos) pada Desember 2022 dari dalam dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Hasnaeni yang ditahan Kejaksaan Agung karena tersangkut kasus dugaan korupsi penyimpangan dana PT Waskita Beton Precast tahun 2016-2020, menyebutkan dalam video bahwa isu pelecehan seksual Hasyim Asyari tidak benar.

Dalam video yang dibuat pada 11 Desember 2022 itu, Hasnaeni juga menyebut dirinya tengah dalam kondisi mental yang tidak stabil, khususnya ketika melaporkan Hasyim Asyari ke DKPP soal pelecehan seksual.

Tak cuma itu, Hasnaeni juga menyuruh anak perempuannya berinisial AMM untuk mendatangi Kantor KPU RI, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada 18 Januari 2023.

Putri Hasnaeni tersebut datang bersama bibinya, Herawati; orang kepercayaan Hasnaeni, Firdaus, dan mantan kuasa hukum Hasnaeni, Brian Gautama.

Kedatangan mereka ke kantor KPU RI untuk menemui Hasyim Asyari, dalam rangka mengklarifikasi dan meminta maaf atas isu dugaan pelacehan seksual yang beredar.

Namun, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Hasyim Asyari kembali disampaikan Ihsan Perima Negara dan Andi Bashar ke DKPP pada 27 Januari 2023.

Proses aduan tersebut kemudian baru disidangkan DKPP untuk pertama kalinya pada hari ini.

Partai Republik Satu juga diketahui tidak lolos tahap verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024, yang dilakukan KPU pada Oktober 2022 lalu.



Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Kejanggalan LHKPN Wakil DPRD Langkat Dilapor ke KPK

Minggu, 23 Februari 2025 | 21:23

Jumhur Hidayat Apresiasi Prabowo Subianto Naikkan Upah di 2025

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:56

Indeks Korupsi Pakistan Merosot Kelemahan Hampir di Semua Sektor

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:44

Beban Kerja Picu Aksi Anggota KPU Medan Umbar Kalimat Pembunuhan

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:10

Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahmi Akbar Ormas Islam

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:08

Bawaslu Sumut Dorong Transparansi Layanan Informasi Publik

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:52

Empat Negara Utama Alami Krisis Demografi, Pergeseran ke Belahan Selatan Dunia, India Paling Siap

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:46

Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:34

Indra Gunawan Purba: RUU KUHAP Perlu Dievaluasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:31

Kolaborasi Kunci Keberhasilan Genjot Perekonomian Koperasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:13

Selengkapnya