Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dianggap membiarkan laporan buruk anak buahnya tidak diproses/Ist

Politik

Laporan Kebobrokan Pejabat Kemenkeu Diduga Tidak Diproses, Fuad Bawazier: Ada Take and Give antara SMI dan Elite DJP

KAMIS, 09 MARET 2023 | 10:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Skandal besar yang melanda sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan dinilai tak lepas dari campur tangan sang pimpinan, Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan RI itu diduga memiliki "deal" dengan elite di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier, sebenarnya ada banyak pegawai di DJP yang bersih, daripada yang rusak.

Sayangnya, para elite yang rusak itu, memiliki kesempatan untuk konsolidasi dan mengorganisir diri. Seperti membentuk klub motor gede DJP yang merupakan kelompok elite di lingkungan Pajak.


"Singkat cerita, kelompok elite Pajak ini mampu lobi-lobi ke atasan, sehingga semua laporan terhadap elite ini tidak diproses, lumpuh, ewuh pakewuh," tutur Fuad Bawazier dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/3).
 
"Laporan-laporan dari BPK dan PPATK tidak diproses, tidak bisa tembus. Elite ini merasa sakti dan semakin merajalela," sambungnya.
 
Fuad Bawazier menambahkan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai orang nomor satu di lembaga tersebut terlihat membiarkan atau sengaja tidak memproses laporan-laporan tentang kebobrokan pejabat DJP.

"Why? Karena SMI merasa sudah dekat dengan elite ini, dan mereka penting bagi SMI. Sekurang-kurangnya elite ini tidak cerewet menuntut pemisahan organisasi DJP dari Kemenkeu. Di sini ada take and give antara SMI dan elite DJP," tegasnya.

"Ini adalah sifat politik SMI. Kami para seniornya merasa prihatin. Kami para seniornya meminta agar SMI berlaku profesional," demikian Fuad.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya