Berita

Peneliti Polgov Fisipol UGM, Hasrul Hanif dalam Dialog Kebijakan EITI Indonesia secara daring/Repro

Bisnis

Peneliti UGM Urai Tantangan EITI dalam Publikasi Industri Ekstraktif

RABU, 08 MARET 2023 | 17:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Extractives Industries Transparency Initiative (EITI) yang telah memandatkan keterbukaan dokumen kontrak dan izin di sektor industri ekstraktif diharapkan bisa menjadi ruang penting untuk membuka kotak pandora.

Dengan kata lain, informasi data sektor industri ekstraktif yang sebelumnya sangat sederhana, bisa didorong untuk lebih terpublikasi melalui EITI.

Peneliti Polgov Fisipol UGM, Hasrul Hanif mengurai sejumlah tantangan bagi EITI. Pertama, jebakan reporting. Penyusunan data di EITI perlu memastikan pemenuhan standar pelaporan bisa dipenuhi dan dimengerti publik.


“Karena harus mengolah data kembali, memastikan data itu appropriate. Belum lagi dia harus mengajari kolega lain dalam proses penyusunan pelaporan,” kata Hanif dalam webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia bertema 'Sejauh Mana Standar Transparansi EITI Telah Berjalan dan Mampukah EITI Mendukung Upaya Transisi Energi Berkeadilan?', Rabu (8/3).

Akibat dari jebakan reporting ini, muncul tantangan kedua, yakni permasalahan teknis yang kompleks. Menurut Hasrul, ada data-data di EITI yang masih sulit dimengerti.

Apalagi, kata dia, publikasi laporan EITI tentang dampak lingkungan pada industri ekstraktif baru sampai pada dana CSR, dan informasi tentang kepatuhan pada proper atau penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan.

"Bahkan orang kampus tidak bisa membaca EITI, kecuali dia berinteraksi dengan data-data fiskal di industri ekstraktif. Menariknya, ini membuat organisasi masyarakat sipil tidak semuanya punya stamina untuk mengawal EITI,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya