Berita

Peneliti Polgov Fisipol UGM, Hasrul Hanif dalam Dialog Kebijakan EITI Indonesia secara daring/Repro

Bisnis

Peneliti UGM Urai Tantangan EITI dalam Publikasi Industri Ekstraktif

RABU, 08 MARET 2023 | 17:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Extractives Industries Transparency Initiative (EITI) yang telah memandatkan keterbukaan dokumen kontrak dan izin di sektor industri ekstraktif diharapkan bisa menjadi ruang penting untuk membuka kotak pandora.

Dengan kata lain, informasi data sektor industri ekstraktif yang sebelumnya sangat sederhana, bisa didorong untuk lebih terpublikasi melalui EITI.

Peneliti Polgov Fisipol UGM, Hasrul Hanif mengurai sejumlah tantangan bagi EITI. Pertama, jebakan reporting. Penyusunan data di EITI perlu memastikan pemenuhan standar pelaporan bisa dipenuhi dan dimengerti publik.


“Karena harus mengolah data kembali, memastikan data itu appropriate. Belum lagi dia harus mengajari kolega lain dalam proses penyusunan pelaporan,” kata Hanif dalam webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia bertema 'Sejauh Mana Standar Transparansi EITI Telah Berjalan dan Mampukah EITI Mendukung Upaya Transisi Energi Berkeadilan?', Rabu (8/3).

Akibat dari jebakan reporting ini, muncul tantangan kedua, yakni permasalahan teknis yang kompleks. Menurut Hasrul, ada data-data di EITI yang masih sulit dimengerti.

Apalagi, kata dia, publikasi laporan EITI tentang dampak lingkungan pada industri ekstraktif baru sampai pada dana CSR, dan informasi tentang kepatuhan pada proper atau penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan.

"Bahkan orang kampus tidak bisa membaca EITI, kecuali dia berinteraksi dengan data-data fiskal di industri ekstraktif. Menariknya, ini membuat organisasi masyarakat sipil tidak semuanya punya stamina untuk mengawal EITI,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya