Berita

Peneliti Polgov Fisipol UGM, Hasrul Hanif dalam Dialog Kebijakan EITI Indonesia secara daring/Repro

Bisnis

Peneliti UGM Urai Tantangan EITI dalam Publikasi Industri Ekstraktif

RABU, 08 MARET 2023 | 17:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Extractives Industries Transparency Initiative (EITI) yang telah memandatkan keterbukaan dokumen kontrak dan izin di sektor industri ekstraktif diharapkan bisa menjadi ruang penting untuk membuka kotak pandora.

Dengan kata lain, informasi data sektor industri ekstraktif yang sebelumnya sangat sederhana, bisa didorong untuk lebih terpublikasi melalui EITI.

Peneliti Polgov Fisipol UGM, Hasrul Hanif mengurai sejumlah tantangan bagi EITI. Pertama, jebakan reporting. Penyusunan data di EITI perlu memastikan pemenuhan standar pelaporan bisa dipenuhi dan dimengerti publik.


“Karena harus mengolah data kembali, memastikan data itu appropriate. Belum lagi dia harus mengajari kolega lain dalam proses penyusunan pelaporan,” kata Hanif dalam webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia bertema 'Sejauh Mana Standar Transparansi EITI Telah Berjalan dan Mampukah EITI Mendukung Upaya Transisi Energi Berkeadilan?', Rabu (8/3).

Akibat dari jebakan reporting ini, muncul tantangan kedua, yakni permasalahan teknis yang kompleks. Menurut Hasrul, ada data-data di EITI yang masih sulit dimengerti.

Apalagi, kata dia, publikasi laporan EITI tentang dampak lingkungan pada industri ekstraktif baru sampai pada dana CSR, dan informasi tentang kepatuhan pada proper atau penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan.

"Bahkan orang kampus tidak bisa membaca EITI, kecuali dia berinteraksi dengan data-data fiskal di industri ekstraktif. Menariknya, ini membuat organisasi masyarakat sipil tidak semuanya punya stamina untuk mengawal EITI,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya