Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan capaian Stranas PK dan acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023/2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/3)/Ist

Politik

Firli Bahuri: 200 Juta Pengadaan Barang dan Jasa Hingga 290 Ribu Produk UMKM Masuk Sistem e-Catalog

RABU, 08 MARET 2023 | 14:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Lebih dari 200 juta pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta lebih dari 290 ribu produk UMKM telah masuk dalam e-catalog yang digagas oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai koordinator.

Capaian itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023/2024 yang diselenggarakan oleh tim Stranas PK di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

Firli mengatakan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Stranas PK telah membuat e-catalog. Hasilnya, lebih dari 200 juta pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah masuk dalam sistem e-catalog.


"Dan ini lebih dari 290 ribu UMKM masuk di dalam produk-produk e-catalog tersebut. Apa maknanya? Dengan e-catalog ini kita berharap, semua pengadaan barang dan jasa bisa dipastikan, baik kualitas, harga, maupun tata cara pengadaannya," ujar Firli.

Karena, kata Firli, jika semua pengadaan barang dan jasa sudah melalui e-catalog, maka sistem pencegahan korupsi telah berjalan. Mengingat, korupsi terjadi dikarenakan buruknya sistem, lemahnya sistem, dan gagalnya sistem.

"Karena itu tepat jikalau hari ini di dalam peluncuran fokus area pertama perizinan tata niaga hadir para menteri yang membidangi terkait dengan perizinan dan tata niaga," demikian Firli.

Dalam acara ini, turut hadir Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, serta para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan pejabat beberapa kementerian.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya