Berita

Anggota Dewan EITI periode 2012-2015, Erry Riyana Hardjapamekas/Repro

Bisnis

MSG dan EITI Diyakini Mampu Mencegah Terjadinya Praktik Korupsi

RABU, 08 MARET 2023 | 12:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemberian izin kepada para perusahaan tambang memiliki banyak risiko korupsi. Oleh karenanya, para perusaahaan tambang akan dipantau melalui Multi Stakeholder Group (MSG) dan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI).

Anggota Dewan EITI periode 2012-2015, Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, MSG dan EITI sempat diragukan. Meski demikian, dua lembaga ini dinilai penting untuk mengangkat citra Indonesia di mata dunia tentang transparansi pengelolaan tambang.

“Ketika inisiatif ini diluncurkan, banyak orang melihat apa manfaatnya? Memang tidak ada manfaatnya secara moneter, tapi reputasi Indonesia secara global tentu meningkat, segera setelah inisiatif transparansi ini dianut oleh kita,” kata Erry Riyana dalam webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia bertema "Sejauh Mana Standar Transparansi EITI Telah Berjalan dan Mampukah EiTi Mendukung Upaya Transisi Energi Berkeadilan?", Rabu (8/3).


Erry menambahkan, pemahaman tentang pola sumber daya manusia juga menjadi lebih luas serta data dasar pengambilan kebijakan ada dalam MSG dan EITI.

Paling utama, kata dia, MSG dan EITI menjadi bahan penguatan perbaikan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Antara lain manipulasi penyetoran royalti, manipulasi pajak yang mungkin saja terjadi bila tidak didorong keterbukaan melalui EITI ini. Kita berharap keterbukaan informasi akan mendorong perbaikan di sektor tata kelola maupun perbaikan peningkatan penerimaan negara,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya