ESDM: Transisi Energi Butuh Transparansi Produksi dan Ekspor

Transparansi dalam hal produksi dan ekspor diperlukan dalam pelaksanaan transisi energi.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Sampe L Purba dalam sambutan di webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia bertema "Sejauh Mana Standar Transparansi EITI Telah Berjalan dan Mampukah EITI Mendukung Upaya Transisi Energi Berkeadilan?", Rabu (8/3).

Sampe L Purba mengatakan, Indonesia saat ini tengah memasuki era pembangunan hijau atau green development, di mana berdasarkan konsensus dunia, Indonesia telah sepakat mendukung langkah antisipasi perubahan iklim karena emisi gas rumah kaca.

Pemerintah, kata dia, telah menyusun berbagai program dan kebijakan dalam menghadapi transisi energi dari energi fosil ke energi ramah lingkungan.

“Tentunya tetap menenuhi kepentingan ekspektasi seluruh stakeholder, baik dari sisi ketahanan energinya afordabilitasnya, dan sustainabilitasnya terhadap lingkungan,” kata Sampe L Purba.

Dalam pelaksanaan transisi energi, sambungnya, erat kaitannya dengan industri ekstraktif, meskipun transisi ini memiliki risiko.

“Terutama Indonesia negara yang dianugerahi sumber daya alam. Kita memiliki ketergantungan cukup besar terhadap sumber daya alam, tetapi di saat yang sama, kita juga sangat tersebar dari timur ke barat, utara ke selatan di ribuan pulau,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar ada transparansi dalam pengelolaan transisi energi.

“Maka penting dalam hal ini memperhatikan transparansi produksi dan ekspor, informasi serta pendapatan pajak dan bukan pajak serta penerapan tenaga kerja dan juga perekonomian,” tutupnya.