Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

PKS Desak Kemenkes Periksa RS Subang Terkait Penolakan Pasien Hamil hingga Meninggal

RABU, 08 MARET 2023 | 02:39 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Insiden dugaan penolakan pasien hamil yang berakibat hilangnya nyawa Ibu dan Anak oleh RSUD Subang direspons oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengaku prihatin dan geram dengan kejadian penolakan itu.

"Kemenkes harus menindaklanjuti berita ini dengan segera memeriksa RSUD Subang," katanya Selasa, (7/3).


Menurut Netty, hilangnya nyawa pasien ibu dan bayi dalam kandungannya akibat tidak ditangani segera adalah tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh terulang. Seharusnya RS segera menangani pasien hamil yang kritis.

"Bukan malah ditolak yang membuat mereka harus mencari RS lainnya," sesal Netty.

Berdasarkan pengakuan dari suami korban, istrinya yang mau melahirkan ditolak masuk ke ruang PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif, Red) RSUD Subang untuk mendapatkan tindakan.

Pasien ini ditolak dengan alasan pihak RSUD belum menerima rujukan dari Puskesmas Tanjungsiang dan ruang PONEK penuh.

Penolakan ini membuat keluarga membawa korban menuju RS di Bandung dan meninggal dalam perjalanan.

Ia mengaku heran dengan alasan penolakan itu, tidak ada kebijaksanaan dalam prosedural administrasi  saat kondisi darurat.

"Seharusnya setiap pasien dalam keadaan kritis, apalagi Ibu hamil  yang akan melahirkan, harus segera ditangani," kata Netty.

Oleh sebab itu, Netty  meminta Kemenkes memeriksa kasus ini secara transparan dan jangan ditutup-tutupi.

Ia mendesak Kemenkes pihak yang bertanggung jawab harus menerima hukuman sesuai aturan berlaku.

"Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yamg berhadapan dengan nyawa pasien. Jangan sampai terulang lagi," tandas Netty.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya