Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

PKS Desak Kemenkes Periksa RS Subang Terkait Penolakan Pasien Hamil hingga Meninggal

RABU, 08 MARET 2023 | 02:39 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Insiden dugaan penolakan pasien hamil yang berakibat hilangnya nyawa Ibu dan Anak oleh RSUD Subang direspons oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengaku prihatin dan geram dengan kejadian penolakan itu.

"Kemenkes harus menindaklanjuti berita ini dengan segera memeriksa RSUD Subang," katanya Selasa, (7/3).


Menurut Netty, hilangnya nyawa pasien ibu dan bayi dalam kandungannya akibat tidak ditangani segera adalah tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh terulang. Seharusnya RS segera menangani pasien hamil yang kritis.

"Bukan malah ditolak yang membuat mereka harus mencari RS lainnya," sesal Netty.

Berdasarkan pengakuan dari suami korban, istrinya yang mau melahirkan ditolak masuk ke ruang PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif, Red) RSUD Subang untuk mendapatkan tindakan.

Pasien ini ditolak dengan alasan pihak RSUD belum menerima rujukan dari Puskesmas Tanjungsiang dan ruang PONEK penuh.

Penolakan ini membuat keluarga membawa korban menuju RS di Bandung dan meninggal dalam perjalanan.

Ia mengaku heran dengan alasan penolakan itu, tidak ada kebijaksanaan dalam prosedural administrasi  saat kondisi darurat.

"Seharusnya setiap pasien dalam keadaan kritis, apalagi Ibu hamil  yang akan melahirkan, harus segera ditangani," kata Netty.

Oleh sebab itu, Netty  meminta Kemenkes memeriksa kasus ini secara transparan dan jangan ditutup-tutupi.

Ia mendesak Kemenkes pihak yang bertanggung jawab harus menerima hukuman sesuai aturan berlaku.

"Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yamg berhadapan dengan nyawa pasien. Jangan sampai terulang lagi," tandas Netty.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya