Tolak Hasil Pemilu, Oposisi Nigeria Geruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum

Upaya menentang hasil pemilu Nigeria terus dilakukan pihak oposisi. Dipimpin Atiku Abubakar, yang berada di urutan kedua dalam pemilihan presiden 25 Februari, massa menggeruduk kantor Komisi Independen Pemilihan Nasional (INEC) pada Senin (6/3).

Berpakaian serba hitam, pendukung Abu Bakar dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PDP) berjalan ke markas INEC di Abuja dan mengajukan petisi, mengklaim adanya kecurangan pemilu.

"INEC memiliki keterlibatan langsung dalam membantu dan bersekongkol dalam kecurangan dan manipulasi hasil pemilu untuk kepentingan partai yang berkuasa," kata Iyorchia Ayu, ketua PDP, seperti dikutip dari Africa News, Selasa (7/3).

"Ini benar-benar situasi yang mengerikan," kata pemimpin PDP lainnya, Baraka Sani, yang dikelilingi pengunjuk rasa dengan spanduk bertuliskan "Selamatkan demokrasi kami" dan "INEC korup".

Badan pemilihan pekan lalu mengumumkan Bola Tinubu dari Kongres Semua Progresif (APC) yang berkuasa sebagai pemenang untuk menggantikan Presiden Muhammadu Buhari pada Mei.

Hampir 25 juta orang memberikan suara dalam pemungutan suara yang sebagian besar berlangsung damai tetapi dirusak oleh penundaan yang lama dan gangguan teknis, membuat marah para pemilih dan partai oposisi yang telah mengklaim kecurangan suara besar-besaran.

Komisi telah mengakui kesulitan teknis pada hari pemungutan suara tetapi menolak klaim penipuan.

Peter Obi dari Partai Buruh, yang berada di urutan ketiga dalam pemilihan, juga menolak hasil tersebut. Ia mengatakan akan pergi ke pengadilan untuk membuktikan kepada warga Nigeria bahwa dia memenangkan pemilihan presiden.

Pemilu Nigeria sering dirusak oleh tuduhan penipuan.

Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi, INEC tahun ini memperkenalkan identifikasi pemilih biometrik untuk pertama kalinya di tingkat nasional serta IReV, database online pusat untuk mengunggah hasil.

Tetapi beberapa pemilih dan partai oposisi mengatakan kegagalan dalam sistem saat mengunggah penghitungan memungkinkan manipulasi surat suara dan perbedaan antara hasil manual dan online.

Masalah dengan teknologi baru juga menyebabkan penundaan dan antrian yang besar, membuat beberapa orang enggan memilih.

Dengan pemilih terdaftar berjumlah 93,4 juta, jumlah pemilih hanya di atas 27 persen, lebih sedikit dari pemilu 2019.