Berita

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM pada KPU Kabupaten Bogor, Herry Setiawan/RMOLJabar

Politik

Soal Perintah Penundaan Pemilu, KPU Kabupaten Bogor Tegak Lurus Putusan Pusat

SENIN, 06 MARET 2023 | 16:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Adanya putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan menunda Pemilu 2024 mengundang beragam reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya dari KPU Kabupaten Bogor.

Melalui Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Herry Setiawan, KPU Kabupaten Bogor memastikan akan tegak lurus dengan keputusan KPU RI dan mendukung segala tindakan hukum yang diambil.

"Soal putusan PN Jakpus, kami KPU Bogor tegak lurus dengan keputusan KPU RI dan mendukung segala tindakan hukum KPU RI, di antaranya adalah dengan melakukan banding atas putusan tersebut," kata Herry kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (6/3).


Selain itu, dirinya meminta kepada petugas seperti PPK, PPS, dan Pantarlih untuk tidak terpengaruh oleh informasi itu. Herry meminta Pantarlih untuk terus melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dan verifikasi bacalon DPD RI dari Jawa Barat.

Dia juga menyampaikan, Coklit yang selama ini dilakukan Pantarlih secara manual sudah mencapai 100 persen. Tinggal diunggah ke aplikasi e-Coklit.

"Ini yang butuh waktu lama, karena kendalanya sinyal dan sistem aplikasi. Tapi kalau secara manual sudah 100 persen," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya