Berita

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net

Dunia

Korsel Siapkan Solusi Akhiri Perselisihan Perbudakan Era Pendudukan Jepang

MINGGU, 05 MARET 2023 | 21:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Korea Selatan tengah menggodok solusi untuk menyelesaikan perselisihan terkait perbudakan era pendudukan Jepang.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, solusi tersebut akan diumumkan pada Senin (6/3).

"Pemerintah terus berkonsultasi dengan berbagai cara dengan otoritas diplomatik di semua tingkatan untuk menghasilkan solusi yang masuk akal yang memenuhi kepentingan bersama Korea dan Jepang sesegera mungkin," kata Kementerian Luar Negeri, dimuat The Straits Times.


Solusi itu diberikan setelah hubungan kedua negara kini telah berangsur membaik di bawah pemerintahan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol.

Sengketa perbudakan yang terjadi saat Jepang menjajah Korea pada 1910 hingga 1945. Hal ini telah mengganggu dan membuat panas hubungan antara dua negara selama bertahun-tahun lamanya.

Saat ini pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk memberikan pembayaran kompensasi kepada mantan pekerja Korea yang pernah diperbudak, melalui yayasan Korea Selatan yang didukung pemerintah.

Sejauh ini, Jepang belum memberikan komentarnya atas solusi yang akan diumumkan Seoul. Tetapi menurut Kyodo News, Jepang akan mengizinkan perusahaannya memberikan kontribusi secara sukarela kepada yayasan itu.

"Yayasan Korea akan membayar kompensasi itu atas nama Jepang, dan pihak Jepang akan mengakui ungkapan permintaan maaf dan refleksi yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya," tulis Nikkei Asia.

Permintaan maaf itu akan diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, dengan memperpanjang pernyataan masa lalunya tentang kerja paksa dalam masa perang, yang mencakup permintaan maaf atas kolonialisme Jepang.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya