Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net
Pemerintah Korea Selatan tengah menggodok solusi untuk menyelesaikan perselisihan terkait perbudakan era pendudukan Jepang.
Dalam pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, solusi tersebut akan diumumkan pada Senin (6/3).
"Pemerintah terus berkonsultasi dengan berbagai cara dengan otoritas diplomatik di semua tingkatan untuk menghasilkan solusi yang masuk akal yang memenuhi kepentingan bersama Korea dan Jepang sesegera mungkin," kata Kementerian Luar Negeri, dimuat
The Straits Times.
Solusi itu diberikan setelah hubungan kedua negara kini telah berangsur membaik di bawah pemerintahan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol.
Sengketa perbudakan yang terjadi saat Jepang menjajah Korea pada 1910 hingga 1945. Hal ini telah mengganggu dan membuat panas hubungan antara dua negara selama bertahun-tahun lamanya.
Saat ini pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk memberikan pembayaran kompensasi kepada mantan pekerja Korea yang pernah diperbudak, melalui yayasan Korea Selatan yang didukung pemerintah.
Sejauh ini, Jepang belum memberikan komentarnya atas solusi yang akan diumumkan Seoul. Tetapi menurut
Kyodo News, Jepang akan mengizinkan perusahaannya memberikan kontribusi secara sukarela kepada yayasan itu.
"Yayasan Korea akan membayar kompensasi itu atas nama Jepang, dan pihak Jepang akan mengakui ungkapan permintaan maaf dan refleksi yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya," tulis
Nikkei Asia.
Permintaan maaf itu akan diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, dengan memperpanjang pernyataan masa lalunya tentang kerja paksa dalam masa perang, yang mencakup permintaan maaf atas kolonialisme Jepang.
