Berita

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net

Dunia

Korsel Siapkan Solusi Akhiri Perselisihan Perbudakan Era Pendudukan Jepang

MINGGU, 05 MARET 2023 | 21:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Korea Selatan tengah menggodok solusi untuk menyelesaikan perselisihan terkait perbudakan era pendudukan Jepang.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, solusi tersebut akan diumumkan pada Senin (6/3).

"Pemerintah terus berkonsultasi dengan berbagai cara dengan otoritas diplomatik di semua tingkatan untuk menghasilkan solusi yang masuk akal yang memenuhi kepentingan bersama Korea dan Jepang sesegera mungkin," kata Kementerian Luar Negeri, dimuat The Straits Times.


Solusi itu diberikan setelah hubungan kedua negara kini telah berangsur membaik di bawah pemerintahan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol.

Sengketa perbudakan yang terjadi saat Jepang menjajah Korea pada 1910 hingga 1945. Hal ini telah mengganggu dan membuat panas hubungan antara dua negara selama bertahun-tahun lamanya.

Saat ini pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk memberikan pembayaran kompensasi kepada mantan pekerja Korea yang pernah diperbudak, melalui yayasan Korea Selatan yang didukung pemerintah.

Sejauh ini, Jepang belum memberikan komentarnya atas solusi yang akan diumumkan Seoul. Tetapi menurut Kyodo News, Jepang akan mengizinkan perusahaannya memberikan kontribusi secara sukarela kepada yayasan itu.

"Yayasan Korea akan membayar kompensasi itu atas nama Jepang, dan pihak Jepang akan mengakui ungkapan permintaan maaf dan refleksi yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya," tulis Nikkei Asia.

Permintaan maaf itu akan diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, dengan memperpanjang pernyataan masa lalunya tentang kerja paksa dalam masa perang, yang mencakup permintaan maaf atas kolonialisme Jepang.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya