Berita

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net

Dunia

Korsel Siapkan Solusi Akhiri Perselisihan Perbudakan Era Pendudukan Jepang

MINGGU, 05 MARET 2023 | 21:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Korea Selatan tengah menggodok solusi untuk menyelesaikan perselisihan terkait perbudakan era pendudukan Jepang.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, solusi tersebut akan diumumkan pada Senin (6/3).

"Pemerintah terus berkonsultasi dengan berbagai cara dengan otoritas diplomatik di semua tingkatan untuk menghasilkan solusi yang masuk akal yang memenuhi kepentingan bersama Korea dan Jepang sesegera mungkin," kata Kementerian Luar Negeri, dimuat The Straits Times.


Solusi itu diberikan setelah hubungan kedua negara kini telah berangsur membaik di bawah pemerintahan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol.

Sengketa perbudakan yang terjadi saat Jepang menjajah Korea pada 1910 hingga 1945. Hal ini telah mengganggu dan membuat panas hubungan antara dua negara selama bertahun-tahun lamanya.

Saat ini pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk memberikan pembayaran kompensasi kepada mantan pekerja Korea yang pernah diperbudak, melalui yayasan Korea Selatan yang didukung pemerintah.

Sejauh ini, Jepang belum memberikan komentarnya atas solusi yang akan diumumkan Seoul. Tetapi menurut Kyodo News, Jepang akan mengizinkan perusahaannya memberikan kontribusi secara sukarela kepada yayasan itu.

"Yayasan Korea akan membayar kompensasi itu atas nama Jepang, dan pihak Jepang akan mengakui ungkapan permintaan maaf dan refleksi yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya," tulis Nikkei Asia.

Permintaan maaf itu akan diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, dengan memperpanjang pernyataan masa lalunya tentang kerja paksa dalam masa perang, yang mencakup permintaan maaf atas kolonialisme Jepang.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya