Berita

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau/Net

Dunia

PM Kanada Pertegas Lisensi Kokain Bukan untuk Normalisasi Peredaran Narkoba

SABTU, 04 MARET 2023 | 15:01 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Munculnya anggapan bahwa lisensi penggunaan kokain di Kanada berarti mengizinkan obat terlarang beredar secara ilegal di negara itu, mendapat bantahan dari Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau.

Dalam klarifikasinya kepada media pada Jumat (3/3), Trudeau mengaku terkejut dengan klaim dari Sunshine Earth Labs dan Adastra Labs yang mengatakan telah memperoleh izin dari Health Canada untuk memiliki, memproduksi, menjual, dan mendistribusikan daun koka dan kokain serta morfin, MDMA (ekstasi), dan heroin secara legal.

"Saya sama terkejutnya dengan pemimpin British Columbia ketika melihat sebuah perusahaan berbicara tentang menjual kokain di pasar terbuka atau mengkomersialkannya," kata Trudeau.


Ia menegaskan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk menjualnya secara komersial atau menyediakannya di pasar terbuka.

“Ada izin terbatas dan sangat terbatas bagi perusahaan farmasi tertentu untuk menggunakan zat itu untuk tujuan penelitian atau untuk tujuan medis yang sangat spesifik,” ujarnya, seperti dimuat AFP.

Awal pekan ini, beberapa perusahaan mengumumkan bahwa badan kesehatan federal Kanada ( Health Canada), telah mengizinkan mereka memproduksi dan menjual kokain.

Pengumuman itu datang sebulan setelah Provinsi British Columbia meluncurkan proses dekriminalisasi eksperimental yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis overdosis opioid yang telah menewaskan ribuan orang.

Para advokat juga telah mendorong agar pasokan obat-obatan yang lebih aman tersedia bagi para pecandu yang menghadapi risiko kematian akibat keracunan obat-obatan terlarang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya