Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Beijing Desak AS Hentikan Penindasan Terhadap Perusahaan China

SABTU, 04 MARET 2023 | 12:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Langkah terbaru Amerika Serikat untuk menempatkan beberapa entitas China dalam daftar kontrol ekspor mendapat tanggapan dari Kementerian Perdagangan pada Jumat (3/3) waktu Beijing.

Dalam pernyataannya, juru bicara kementerian menyatakan dengan tegas menentang langkah AS untuk menggeneralisasi keamanan nasional dan menyalahgunakan kontrol ekspor, serta mendesak Washington untuk menghentikan penindasannya yang tidak masuk akal terhadap perusahaan China.

"Dengan dalih menjaga ketertiban internasional dan keamanan nasional, AS menggunakan unilateralisme dan proteksionisme, menekan perusahaan dan institusi dari China dan negara lain, dan mengganggu pertukaran bisnis normal antara negara lain," kata juru bicara itu, seperti dikutip dari Xinhua Sabtu (4/3).


Ini, katanya, adalah tindakan intimidasi ekonomi dan distorsi pasar yang khas, yang secara serius merusak hak dan kepentingan perusahaan yang sah, merusak keamanan dan stabilitas industri global dan rantai pasokan, dan menghambat pemulihan dan pembangunan ekonomi global.

"China dengan tegas menentang tindakan semacam itu, dan AS harus segera memperbaiki praktiknya yang salah," kata juru bicara itu, menambahkan bahwa China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China.

Pemerintahan Biden pada Kamis menambahkan 37 perusahaan ke daftar hitam perdagangan, termasuk unit perusahaan genetika China BGI dan perusahaan komputasi awan China Inspur.

Departemen Perdagangan, yang mengawasi kontrol ekspor, menambahkan BGI Research dan BGI Tech Solutions (Hongkong) atas tuduhan bahwa unit tersebut menimbulkan "risiko signifikan" untuk berkontribusi dalam pengawasan pemerintah China.

"Tindakan entitas ini terkait pengumpulan dan analisis data genetik menghadirkan risiko pengalihan yang signifikan ke program militer China," katanya.

Departemen Perdagangan AS juga menambahkan 26 entitas China lainnya ke dalam daftar - yang mempersulit perusahaan target untuk menerima pengiriman barang AS dari pemasok.

Penambahan itu termasuk beberapa entitas yang menurut Departemen memasok atau mencoba memasok entitas yang terkena sanksi di Iran, dan tiga perusahaan di Rusia, Belarus, dan Taiwan yang menurut AS berkontribusi pada militer Rusia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya