Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Beijing Desak AS Hentikan Penindasan Terhadap Perusahaan China

SABTU, 04 MARET 2023 | 12:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Langkah terbaru Amerika Serikat untuk menempatkan beberapa entitas China dalam daftar kontrol ekspor mendapat tanggapan dari Kementerian Perdagangan pada Jumat (3/3) waktu Beijing.

Dalam pernyataannya, juru bicara kementerian menyatakan dengan tegas menentang langkah AS untuk menggeneralisasi keamanan nasional dan menyalahgunakan kontrol ekspor, serta mendesak Washington untuk menghentikan penindasannya yang tidak masuk akal terhadap perusahaan China.

"Dengan dalih menjaga ketertiban internasional dan keamanan nasional, AS menggunakan unilateralisme dan proteksionisme, menekan perusahaan dan institusi dari China dan negara lain, dan mengganggu pertukaran bisnis normal antara negara lain," kata juru bicara itu, seperti dikutip dari Xinhua Sabtu (4/3).

Ini, katanya, adalah tindakan intimidasi ekonomi dan distorsi pasar yang khas, yang secara serius merusak hak dan kepentingan perusahaan yang sah, merusak keamanan dan stabilitas industri global dan rantai pasokan, dan menghambat pemulihan dan pembangunan ekonomi global.

"China dengan tegas menentang tindakan semacam itu, dan AS harus segera memperbaiki praktiknya yang salah," kata juru bicara itu, menambahkan bahwa China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China.

Pemerintahan Biden pada Kamis menambahkan 37 perusahaan ke daftar hitam perdagangan, termasuk unit perusahaan genetika China BGI dan perusahaan komputasi awan China Inspur.

Departemen Perdagangan, yang mengawasi kontrol ekspor, menambahkan BGI Research dan BGI Tech Solutions (Hongkong) atas tuduhan bahwa unit tersebut menimbulkan "risiko signifikan" untuk berkontribusi dalam pengawasan pemerintah China.

"Tindakan entitas ini terkait pengumpulan dan analisis data genetik menghadirkan risiko pengalihan yang signifikan ke program militer China," katanya.

Departemen Perdagangan AS juga menambahkan 26 entitas China lainnya ke dalam daftar - yang mempersulit perusahaan target untuk menerima pengiriman barang AS dari pemasok.

Penambahan itu termasuk beberapa entitas yang menurut Departemen memasok atau mencoba memasok entitas yang terkena sanksi di Iran, dan tiga perusahaan di Rusia, Belarus, dan Taiwan yang menurut AS berkontribusi pada militer Rusia.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

UPDATE

Minta Maaf, Dirut Pertamina: Ini Tanggung Jawab Saya

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:37

Perempuan Bangsa PKB Bantu Korban Banjir di Bekasi

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:33

Perang Tarif Kian Panas, Volkswagen PHK Ribuan Karyawan

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:25

Kabar Baik, Paus Fransiskus Tidak Lagi Terkena Serangan Pneumonia Ganda

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Pertamina: Harga Avtur Turun, Diskon Pelita Air, Promo Hotel

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Rumah Diobok-obok KPK: Apakah Ini Ujung Karier Ridwan Kamil?

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:12

Tenaga Ahli Heri Gunawan Hingga Pegawai Bank BJB Dipanggil KPK

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:06

KPK: Ridwan Kamil Masih Berstatus Saksi

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:47

Raja Adil: Disembah atau Disanggah?

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:45

Buntut Efisiensi Trump, Departemen Pendidikan PHK 1.300 Staf

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:41

Selengkapnya