Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Beijing Desak AS Hentikan Penindasan Terhadap Perusahaan China

SABTU, 04 MARET 2023 | 12:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Langkah terbaru Amerika Serikat untuk menempatkan beberapa entitas China dalam daftar kontrol ekspor mendapat tanggapan dari Kementerian Perdagangan pada Jumat (3/3) waktu Beijing.

Dalam pernyataannya, juru bicara kementerian menyatakan dengan tegas menentang langkah AS untuk menggeneralisasi keamanan nasional dan menyalahgunakan kontrol ekspor, serta mendesak Washington untuk menghentikan penindasannya yang tidak masuk akal terhadap perusahaan China.

"Dengan dalih menjaga ketertiban internasional dan keamanan nasional, AS menggunakan unilateralisme dan proteksionisme, menekan perusahaan dan institusi dari China dan negara lain, dan mengganggu pertukaran bisnis normal antara negara lain," kata juru bicara itu, seperti dikutip dari Xinhua Sabtu (4/3).


Ini, katanya, adalah tindakan intimidasi ekonomi dan distorsi pasar yang khas, yang secara serius merusak hak dan kepentingan perusahaan yang sah, merusak keamanan dan stabilitas industri global dan rantai pasokan, dan menghambat pemulihan dan pembangunan ekonomi global.

"China dengan tegas menentang tindakan semacam itu, dan AS harus segera memperbaiki praktiknya yang salah," kata juru bicara itu, menambahkan bahwa China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China.

Pemerintahan Biden pada Kamis menambahkan 37 perusahaan ke daftar hitam perdagangan, termasuk unit perusahaan genetika China BGI dan perusahaan komputasi awan China Inspur.

Departemen Perdagangan, yang mengawasi kontrol ekspor, menambahkan BGI Research dan BGI Tech Solutions (Hongkong) atas tuduhan bahwa unit tersebut menimbulkan "risiko signifikan" untuk berkontribusi dalam pengawasan pemerintah China.

"Tindakan entitas ini terkait pengumpulan dan analisis data genetik menghadirkan risiko pengalihan yang signifikan ke program militer China," katanya.

Departemen Perdagangan AS juga menambahkan 26 entitas China lainnya ke dalam daftar - yang mempersulit perusahaan target untuk menerima pengiriman barang AS dari pemasok.

Penambahan itu termasuk beberapa entitas yang menurut Departemen memasok atau mencoba memasok entitas yang terkena sanksi di Iran, dan tiga perusahaan di Rusia, Belarus, dan Taiwan yang menurut AS berkontribusi pada militer Rusia.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya