Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Beijing Desak AS Hentikan Penindasan Terhadap Perusahaan China

SABTU, 04 MARET 2023 | 12:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Langkah terbaru Amerika Serikat untuk menempatkan beberapa entitas China dalam daftar kontrol ekspor mendapat tanggapan dari Kementerian Perdagangan pada Jumat (3/3) waktu Beijing.

Dalam pernyataannya, juru bicara kementerian menyatakan dengan tegas menentang langkah AS untuk menggeneralisasi keamanan nasional dan menyalahgunakan kontrol ekspor, serta mendesak Washington untuk menghentikan penindasannya yang tidak masuk akal terhadap perusahaan China.

"Dengan dalih menjaga ketertiban internasional dan keamanan nasional, AS menggunakan unilateralisme dan proteksionisme, menekan perusahaan dan institusi dari China dan negara lain, dan mengganggu pertukaran bisnis normal antara negara lain," kata juru bicara itu, seperti dikutip dari Xinhua Sabtu (4/3).


Ini, katanya, adalah tindakan intimidasi ekonomi dan distorsi pasar yang khas, yang secara serius merusak hak dan kepentingan perusahaan yang sah, merusak keamanan dan stabilitas industri global dan rantai pasokan, dan menghambat pemulihan dan pembangunan ekonomi global.

"China dengan tegas menentang tindakan semacam itu, dan AS harus segera memperbaiki praktiknya yang salah," kata juru bicara itu, menambahkan bahwa China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China.

Pemerintahan Biden pada Kamis menambahkan 37 perusahaan ke daftar hitam perdagangan, termasuk unit perusahaan genetika China BGI dan perusahaan komputasi awan China Inspur.

Departemen Perdagangan, yang mengawasi kontrol ekspor, menambahkan BGI Research dan BGI Tech Solutions (Hongkong) atas tuduhan bahwa unit tersebut menimbulkan "risiko signifikan" untuk berkontribusi dalam pengawasan pemerintah China.

"Tindakan entitas ini terkait pengumpulan dan analisis data genetik menghadirkan risiko pengalihan yang signifikan ke program militer China," katanya.

Departemen Perdagangan AS juga menambahkan 26 entitas China lainnya ke dalam daftar - yang mempersulit perusahaan target untuk menerima pengiriman barang AS dari pemasok.

Penambahan itu termasuk beberapa entitas yang menurut Departemen memasok atau mencoba memasok entitas yang terkena sanksi di Iran, dan tiga perusahaan di Rusia, Belarus, dan Taiwan yang menurut AS berkontribusi pada militer Rusia.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya