Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Besar Kemungkinan Golkar Tolak Usulan PAN Capreskan Ganjar di KIB

KAMIS, 02 MARET 2023 | 21:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Besar kemungkinan Partai Golkar tidak akan merestui Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Peluang penolakan Golkar untuk mengusung Ganjar didasari sejumlah alasan.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, alasan utama penolakan Golkar terhadap Ganjar setidaknya untuk mementahkan dugaan KIB sebagai koalisi bentukan Presiden Joko Widodo untuk Gubernur Jawa Tengah itu.

Kedua, kata Jamiluddin, akan menjadi pertanyaan posisi keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden, jika kemudian memilih mendukung Ganjar di KIB.


Adapun nama Ganjar sebagai calon presiden yang bakal diusulkan pada KIB, muncul dalam kegiatan internal PAN. PAN bersama Golkar dan PPP tergabung dalam KIB.

"Kalau Airlangga menerima usulan PAN maka posisinya sebagai ketum akan menjadi pertanyaan. Oleh sebab itu, kemungkinan Golkar akan menolak Ganjar menjadi capres dari KIB,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (2/3).

Pun juga bagi Ganjar, kata Jamiluddin, dukungan dari KIB justru akan semakin menutup pintu dukungan PDI Perjuangan, sebagai partai tempat dia bernaung.

“Bagi Ganjar sendiri, tentu akan mempersulit dia untuk diusung PDIP. (Ketua Umum PDIP) Megawati Soekarnoputri tampaknya akan semakin kukuh tidak akan mengusung Ganjar,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya