Narasi stop bayar pajak dari wajib pajak dinilai tidak tepat, karena negara perlu mendistribusikan kesejahteraan sosial dan pembangunan merata bagi warga.
Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menanggapi maraknya narasi stop bayar pajak, setelah publik menyorot kekayaan pejabat pajak yang dianggap tidak bijak.
"Ini kampanye yang kurang tepat. Bagaimanapun pajak itu kewajiban seluruh warga negara, yang memang dibutuhkan oleh negara dalam rangka mendistribusikan kesejahteraan sosial, membangun dan memeratakan keadilan," tuturnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL.ID, Rabu (1/3).
Dengan begitu pembayaran pajak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Meski begitu Ray tak menampik memang ada kekecewaan di kalangan masyarakat yang akhir-akhir ini disuguhi harta kekayaan pejabat yang fantastis dan tidak logis.
Untuk itu dia menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot pejabat pajak dengan harta kekayaan tidak wajar. Ini penting, untuk memupuk kembali kepercayaan publik.
"Bahwa ada penyelewengan dana pajak yang dilakukan oleh para pengelola pajak, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk tidak membayar. Yang boleh dilakukan, dorong segera perbaikan sistem dan pergantian orang," rincinya.
Seperti diketahui, sikap pamer kemewahan bermula dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan putra pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, yakni Mario Dandy Satrio terhadap Crystalino David Ozora, putra pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Jonathan Latumahina.
Mario Dandy melalui laman pribadinya kerap memamerkan kendaraan mewah berupa motor gede jenis Harley Davidson dan mobil jenis Rubicon.
