Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/RMOL

Politik

Pejabat Pajak Pamer Harta Kekayaan, Saiful Anam: Sri Mulyani Tidak Bekerja dengan Benar

SELASA, 28 FEBRUARI 2023 | 15:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyak pejabat pajak yang memamerkan harta kekayaannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dianggap tidak mampu bekerja dengan benar. Bahkan, jika hal tersebut tidak bisa dihentikan, maka akan mencoreng citra pemerintahan Joko Widodo di mata publik.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Sri Mulyani sebagai pimpinan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu atau tidak dapat bekerja dengan benar. Sehingga, banyak pejabat pajak yang memamerkan harta kekayaan yang menjadi perhatian serius publik.

"Sri Mulyani tidak mampu untuk mengontrol bawahannya, ia nampak lemah dan dapat ditelikung oleh bawahannya dengan memanfaatkan jabatan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dan menunjukkan kepada publik," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/2).


Hal tersebut, kata Saiful, sangat resisten bagi Kementerian Keuangan. Karena, selain gaji pejabat Kemenkeu yang dinilai lebih tinggi dari gaji pejabat lain, namun ternyata publik dipertontonkan oleh adanya kebobrokan yang luar biasa di internal Kemenkeu di bawah kepemimpinan Sri Mulyani.

"Ini kan menunjukkan kepemimpinan Sri Mulyani yang sangat-sangat lemah, ia tidak mampu menjangkau ruang-ruang gelap di internal Kementerian yang dipimpinnya," kata Saiful.

Padahal, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, bukan rahasia umum jika menjabat sebagai petinggi di lingkungan Kemenkeu akan kaya raya. Stigma tersebut, yang tidak mampu dihilangkan oleh Sri Mulyani.

"Jangan sampai Sri Mulyani menutup mata dalam hal ini, apalagi cuci tangan atas semua kejadian ini. Ia jangan hanya berseumbunyi atas kejadian-kejadian yang demikian, sehingga publik tidak terciderai oleh kejadian-kajadian yang semestinya tidak terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan," terang Saiful.

Jika hal tersebut masih tetap terjadi, maka selain menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kemenkeu dan Sri Mulyani, juga akan mencoreng citra pemerintahan Jokowi di mata publik.

"Di mana seakan hanya mampu meningkatkan hasil pemungutan pajak dari rakyat, akan tetapi tidak mampu membereskan oknum-oknum dalam organisasi Kementerian Keuangan yang memainkan peran untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya," pungkas Saiful.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya