Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/RMOL
Banyak pejabat pajak yang memamerkan harta kekayaannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dianggap tidak mampu bekerja dengan benar. Bahkan, jika hal tersebut tidak bisa dihentikan, maka akan mencoreng citra pemerintahan Joko Widodo di mata publik.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Sri Mulyani sebagai pimpinan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu atau tidak dapat bekerja dengan benar. Sehingga, banyak pejabat pajak yang memamerkan harta kekayaan yang menjadi perhatian serius publik.
"Sri Mulyani tidak mampu untuk mengontrol bawahannya, ia nampak lemah dan dapat ditelikung oleh bawahannya dengan memanfaatkan jabatan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dan menunjukkan kepada publik," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/2).
Hal tersebut, kata Saiful, sangat resisten bagi Kementerian Keuangan. Karena, selain gaji pejabat Kemenkeu yang dinilai lebih tinggi dari gaji pejabat lain, namun ternyata publik dipertontonkan oleh adanya kebobrokan yang luar biasa di internal Kemenkeu di bawah kepemimpinan Sri Mulyani.
"Ini kan menunjukkan kepemimpinan Sri Mulyani yang sangat-sangat lemah, ia tidak mampu menjangkau ruang-ruang gelap di internal Kementerian yang dipimpinnya," kata Saiful.
Padahal, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, bukan rahasia umum jika menjabat sebagai petinggi di lingkungan Kemenkeu akan kaya raya. Stigma tersebut, yang tidak mampu dihilangkan oleh Sri Mulyani.
"Jangan sampai Sri Mulyani menutup mata dalam hal ini, apalagi cuci tangan atas semua kejadian ini. Ia jangan hanya berseumbunyi atas kejadian-kejadian yang demikian, sehingga publik tidak terciderai oleh kejadian-kajadian yang semestinya tidak terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan," terang Saiful.
Jika hal tersebut masih tetap terjadi, maka selain menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kemenkeu dan Sri Mulyani, juga akan mencoreng citra pemerintahan Jokowi di mata publik.
"Di mana seakan hanya mampu meningkatkan hasil pemungutan pajak dari rakyat, akan tetapi tidak mampu membereskan oknum-oknum dalam organisasi Kementerian Keuangan yang memainkan peran untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya," pungkas Saiful.
