Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Klaim Pembangunan di Eranya Sudah Indonesia Sentris

MINGGU, 26 FEBRUARI 2023 | 13:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembangunan infrastruktur dan desa dinilai sudah tidak lagi Jawa sentris atau hanya berpusat di Pulau Jawa. Perubahan nyata ini merupakan wujud nyata dari upaya yang dilakukan pemerintah selama delapan tahun terakhir.

Perubahan itu dipamerkan langsung oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara Pembukaan Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu pagi (26/2).

"Kita ini sudah kerja delapan tahun ya, kita semuanya. Sudah banyak perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan," ujar Jokowi.


Dulu, sambungnya, pembangunan selalu Jawa sentris. Di mana, infrastruktur dibangun hampir 70 persen di Pulau Jawa. Sehingga, hal itu digeser oleh Jokowi menjadi Indonesia sentris. Setidaknya 53 persen investasi sudah berada di luar Jawa.

"Yang fisik, contoh infrastruktur, itu kita sudah menghabiskan anggaran Rp 3.309 triliun. Kemudian pergeserannya terjadi, karena infrastrukturnya siap, misalnya jalan tol, bandara airport sudah siap di luar Jawa, dihubungkan dengan kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kemudian investasi menjadi bergeser.

Jokowi mengingatkan, Indonesia merupakan negara besar dengan 282 juta jiwa hidup di 17 ribu pulau. Sehingga, tidak bisa jika hanya dilakukan pembangunan di satu pulau saja, yakni di Pulau Jawa.

"Yang kedua, dari kota sentris bergeser ke desa sentris. Apa buktinya bahwa kita sudah ke desa sentris. Sampai sekarang, dari 74.800 desa yang kita miliki, kita telah gelontorkan Rp 470 triliun dana desa. Ini komitmen menggeser dari kota sentris menuju ke desa sentris. Sehingga jalan-jalan produksi desa tuh semuanya terbangun, meskipun belum selesai," pungkas Jokowi.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya