Dalih Langgar Kode Etik, Pakistan Larang Media Liput Serangan Teror

Di tengah serangan teror yang terus meningkat di Pakistan, pihak berwenang mulai melarang media untuk meliput dengan dalih melanggar kode etik.

Pengumuman itu datang langsung dari Otoritas Regulasi Media Elektronik Pakistan (PEMRA) yang meminta kepada saluran berita televisi untuk mematuhi Kode Etik Media Elektronik 2015.

"Telah diamati dengan sangat prihatin bahwa meskipun arahan berulang kali, saluran TV satelit tidak dapat mematuhi ketentuan Kode Etik Media Elektronik-2015," kata badan itu dalam pengumumannya.

Menurut badan itu, media kerap kali mengabaikan norma dan etika jurnalistik dasar dalam memberitakan serangan teror  karena ingin menyampaikan berita yang paling cepat kepada masyarakat, tanpa memerhatikan aturan.

"Saluran (media televisi) melanggar etika jurnalistik dengan menayangkan gambar langsung dari TKP, dibagikan di saluran berita dalam situasi seperti itu, belum diverifikasi, dan spekulatif tanpa berkonsultasi dengan badan keamanan yang hadir di tempat," tambah otoritas itu.

Dimuat Zee News pada Kamis (23/2), dalam penjelasannya, otoritas Pakistan menyampaikan rasa kekhawatirannya bahwa berita akan menciptakan tanggapan yang buruk dari penonton domestik dan internasional mengenai situasi negara yang saat ini sedang dilanda krisis ekonomi.

Selain itu, hal tersebut juga dianggap akan memberi manfaat kepada para teroris untuk menggunakan media sebagai bentuk iklan politisnya, yang dapat membantu menyebarkan ideologi mereka kepada masyarakat.

Menurut Forum Internasional untuk Hak dan Keamanan (IFFRAS), serangan teror di Pakistan semakin marak terjadi setelah Asim Munir, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Munir dianggap bertanggung jawab atas kebijakan terorisme di negaranya.

Sejauh ini, dalam tiga bulan terakhir, Islamabad tercatat telah mendapatkan 160 serangan dari kelompok teror Tehreek-e-Taliban (TTP) yang telah merenggut ratusan nyawa dan juga mengungkap kelemahan dan kerentanan pertahanan negara itu terhadap kegiatan terorisme.