Berita

Presiden Joko Widodo bersama Anies Baswedan dalam satu kesempatan/Net

Politik

Anies Memang Antitesa Jokowi untuk Perbaiki Utang Hingga Infrastruktur

SABTU, 25 FEBRUARI 2023 | 00:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesia pada 2024 nanti membutuhkan seorang pemimpin yang menjadi antitesa dari Presiden Joko Widodo. Sehingga, sangat tepat jika bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan disebut sebagai antitesa dari Jokowi.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi terkait pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengatakan Anies adalah antitesa Jokowi.

Muslim mengatakan, pada Pilpres 2024 nanti, harus ada capres yang jadi antitesa Jokowi untuk melakukan perbaikan di era kepemimpinan mantan Wali Kota Solo itu selama 10 tahun.


"Karena banyak hal di era Jokowi yang harus diperbaiki. Soal utang, infrastruktur dan IKN banyak menimbulkan kritik para ahli. Jadi antitesa Jokowi tidak selamanya berkonotasi jelek. Bisa juga antitesa untuk sempurnakan kekurangan yang telah dikerjakan oleh Jokowi," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/2).

Mengingat kata Muslim, DKI Jakarta era Anies Baswedan banyak sekali melakukan perubahan dan perbaikan yang tidak dilakukan di era Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan, DKI Jakarta menjadi wajah metropolitan, sederajat dengan kota-kota internasional yang merupakan buah karya Anies.

Dengan demikian, Muslim menilai, Hasto seharusnya berpikir rasional dan logis, dan tidak berpikir secara emosional yang tidak berpihak kepada fakta-fakta di lapangan.

"Ahok dan Djarot sudah pernah pimpin DKI, tapi harus disadari saat Pilgub DKI 2017-2022. Warga DKI pilih Anies-Sandi. Jangan karena kepentingan politik lalu tidak rasional dan emosional sehingga menafikan Anies Baswedan yang telah menata Ibukota dengan apik. Yang baik dan bagus harus diapresiasi, yang kurang dan jelek harus dibenahi. Jadilah politisi yang tidak berkacamata kuda," pungkas Muslim.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya