Berita

Legislator Partai Golkar di DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono/Net

Politik

Dave Laksono: Jangan Sampai Hak Rakyat Dilucuti dengan Sistem Proporsional Tertutup

KAMIS, 23 FEBRUARI 2023 | 04:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sistem proporsional terbuka seperti diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, adalah pilihan terbaik untuk menjadi pedoman pelaksanaan hajatan demokrasi lima tahunan.

Legislator Partai Golkar di DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini, mampu berjalan dengan baik, mulai level pemilihan kepala pemerintahan pusat hingga daerah.

Bahkan, kata dia, dengan sistem tersebut, memberikan otoritas ataupun memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang rakyat inginkan menjadi perwakilannya.


Dave tidak ingin, kegaduhan belakangan ini seiring adanya gugatan agar diberlakukan sistem proporsional tertutup, kemudian mengakhiri kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak suara.

“Jangan sampai hak rakyat menentukan wakilnya dilucuti lewat sistem proporsional tertutup,” kata Dave dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk "Sistem Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Pancasila" di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Menurutnya, sistem proporsional terbuka yang dilaksanakan penuh pada Pemilu 2009 hingga 2019, menjadi catatan kemajuan demokrasi Indonesia. Sebab, sebelumnya sistem proporsional tertutup dan semi terbuka sudah pernah dijalankan dalam sejarah kepemiluan Indonesia.

“Ini adalah suatu kemajuan dari sistem demokrasi kita, ini yang benar-benar memberikan kesempatan, rakyat bisa memilih, rakyat bisa menentukan calon, dan juga melakukan efisiensi daripada keuangan negara,” demikian Dave.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya