Menteri Keuangan Pakistan, Ishaq Daar/Net
Guncangan ekonomi yang tengah dihadapi Pakistan dilaporkan telah berdampak pada operasional kedutaan negara itu di seluruh dunia.
Sejak tahun lalu, bermunculan laporan yang menyebut Kedutaan Besar Pakistan mengalami krisis keuangan, bahkan kerap menunggak gaji karyawan.
Mengutip situs Geopolitik pada Jumat (17/2), para staf di Kedutaan Pakistan di New York mengeluh karena gaji dan tunjangan mereka pada Desember tahun lalu hingga Januari 2023 belum dibayarkan.
Keluhan serupa juga datang dari Konsulat Jenderal Pakistan di Sri Lanka yang mengklaim bahwa pemerintah pusat belum memenuhi kewajiban pembayaran pada Desember 2022.
Pertengahan tahun lalu, di bulan Maret, Kedutaan Besar Pakistan di Serbia buka-bukaan di akun Twitter resminya, bahwa gaji para staf tidak diberikan selama tiga bulan.
Akibat dana yang mogok itu, anak-anak para pejabat kedutaan terpaksa keluar dari sekolah karena tidak mampu membayar biaya.
Postingan itu sempat viral, dan Kementerian Luar Negeri Pakistan mencoba menutup-nutupi insiden tersebut dengan mengatakan akun media sosial kedutaan Serbia telah diretas. Namun, itu tak cukup ampuh, karena pengaduan serupa terus datang dari Kedutaan Pakistan di Argentina dan Bangladesh.
Kedutaan Besar Pakistan di Washington bahkan gagal membayar pegawai kontraknya selama beberapa bulan dan akhir tahun lalu berencana menjual gedung kedutaan tua Pakistan untuk menutupi kekurangan.
Menurut harian Fajar, bangunan yang telah ada sejak 1950-an itu menerima tawaran harga tiga kali lipat dari grup real estat Yahudi dengan harga sekitar 6,8 juta dolar AS atau setara Rp 103 miliar.
Pakistan tengah mengalami masalah ekonomi yang cukup serius dengan lonjakan Inflasi tertinggi dalam 48 tahun dan penurunan cadangan devisa hingga level terendah dalam sembilan tahun.
Konflik politik selama puluhan tahun, korupsi sipil dan militer serta masalah keamanan membuat negara itu sulit memulihkan perekonomian negara. Terlebih lagi, sikap IMF juga nampak semakin keras dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk melepaskan paket bailout ke Pakistan.
