Sosialisasi cegah tangkal paham radikal di Kabupaten Batang, Jawa Tengah/RMOLJateng
Jumlah warga Kabupaten Batang yang terpapar terorisme mencapai 20 orang. Data itu dibeberkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, (Kesbangpol) Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata.
"Itu kategorinya sudah teroris. Kalau radikal belum tentu teroris," katanya saat ditemui Kantor Berita RMOLJateng di kantornya, Senin (20/2).
Ia merinci, 16 warga Kabupaten Batang yang terlibat terorisme berstatus narapidana dan masih ditahan. Lalu, empat lainnya meninggal saat ditangkap Densus 88 Mabes Polri.
Agung menyebut ada beberapa wilayah yang terdeteksi jadi kantong penyebaran ajaran radikalisme. Kantong penyebaran paham itu ada di 6 kecamatan.
Beberapa metode yang umum untuk penyebaran ideologi anti-Pancasila adalah melalui kegiatan pengajian. Lalu, penyebaran radikalisme di kalangan pemuda, selain memanfaatkan media sosial, juga sering memanfaatkan organisasi dan unit kegiatan kepemudaan sebagai pintu masuk pengenalan terhadap radikalisme.
"Strategi penanganan Pemkab Batang bersifat lunak dan preventif, salah satunya dengan melakukan pembinaan melalui sosialisasi cegah tangkal radikal dan terorisme," ucapnya.
Agung menjabarkan, radikalisme adalah proses transformasi menuju paham yang ekstrem. Sedangkan terorisme adalah alat politik.
Terorisme bersifat menghalalkan segala cara misalnya bunuh diri dianggap jihad. Beragama hanya surga neraka dan semangat melangit pemahaman nihil dan merasa terasing.
Beberapa kelompok yang rentan terpapar radikalisme antara lain kaum muda atau milenial. Lalu, kelompok yang memiliki kesenjangan sosial, ekonomi, politik, kelompok marginal atau termarginalisasi.
Lalu, kelompok agama garis keras, kelompok frustrasi terhadap keadaan individunya (ekonomi, sosial, keluarga).
Kasi Intel Kejari Batang, Ridwan Gaos Natasukmana menambahkan, radikal adalah setiap upaya membongkar sistem yang sudah mapan yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan.
Jadi menurut hukum, radikalisme adalah suatu tindakan kekerasan untuk anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-Kebhinnekaan, dan intoleransi, sehingga semua orang yang berbeda dengannya dianggap salah.
"Jadi yang dimaksud dengan radikalisme adalah sikap ingin mengubah sistem yang sudah mapan atau telah disepakati bersama dengan cara-cara kekerasan," terangnya.
Adapun pengertian hukum radikalisme terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
