Berita

Unjuk rasa Forum Kreditor Konkuren PT Istaka Karya (FKKI) di depan Gedung Kementerian BUMN pada 17 November 2011/RMOL

Publika

Likuidasi dan Utang

SELASA, 21 FEBRUARI 2023 | 08:26 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

LIKUIDASI perusahaan BUMN (Persero) dapat terjadi karena aset netto bernilai minus besar sekali dan perusahaan sudah berhenti beroperasi. Kondisi seperti ini dalam usulan proses likuidasi, misalnya, pertama, dijumpai pada PT Kertas Leces (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Iglas (Persero).

Kedua, perusahaan masih beroperasi, namun aset netto bernilai negatif seperti PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), atau karena utang telah jauh lebih besar dibandingkan aset netto, seperti pada PT Istaka Karya (Persero).

Artinya, masalah utang yang lebih besar dibandingkan kemampuan perusahaan persero dalam membayar utang, maupun utang yang lebih besar dibandingkan aset netto, adalah merupakan indikator pintu masuk proses likuidasi perusahaan mulai terbuka lebar.

Mekanisme transmisi ditunjukkan sebagai berikut. Pada awalnya perusahaan mengalami persoalan inefisiensi. Nilai pasar menurun. Persoalan tadi berlanjut menjadi masalah likuiditas. Kemudian suntikan utang yang melebihi kapasitas, dapat menurunkan profitabilitas perusahaan.

Ketika perusahaan BUMN mulai masuk ke dalam program restrukturisasi, maka perusahaan mungkin antara lain mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Apabila perusahaan tidak kunjung sehat, selanjutnya perusahaan mungkin menjalani pilihan digabungkan atau dipisahkan, atau perusahaan mengalami perombakan struktur organisasi dan dilakukan penyegaran kepemimpinan.

Perubahan visi, misi, dan strategi perusahaan dilakukan. Kinerja organisasi perusahaan dilakukan perbaikan-perbaikan terukur. Kemudian, apabila masalah keuangan tidak kunjung membaik, maka opsi usulan memasuki proses likuidasi dapat terjadi.

Jadi, singkat kata, indikator utang perusahaan kemudian menjadi sangat penting untuk dicermati.

Hal itu, karena Kementerian BUMN sebagai kementerian yang membina BUMN dan kementerian teknis, keduanya tidak mungkin dapat bertindak untuk memberlakukan langkah korporasi secara spektakuler ekstrem, agar perusahaan holding atau perusahaan pada klaster yang sama, dan kondisi keuangan mereka jauh lebih sehat, untuk melakukan penalangan (bail out) pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas, yang mengalami kesulitan keuangan parah.

Langkah korporasi tidaklah sama seratus persen sebagaimana keleluasaan hubungan ekonomi rumah tangga, yang bertindak sebagai patron di antara hubungan kekeluargaan anggota ekonomi rumah tangga.

Demikian pula langkah korporasi sungguh tidak memungkinkan untuk meniru perilaku the godfather sebagai pemimpin mafia bertindak sebagai induk semang melakukan perlindungan terhadap anak-anak perusahaan dalam konglomerasi mereka.

Yang dapat dilakukan pemerintah adalah memerintahkan BUMN Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk melakukan kegiatan supervisi restrukturisasi perusahaan, agar perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan menjadi sehat kembali.

Akan tetapi sebagaimana usulan proses likuidasi di atas, PPA tidak senantiasa berhasil menyehatkan BUMN. PPA juga dimungkinkan pernah memerlukan PMN untuk keuangan senantiasa terjaga sehat.

Peneliti Indef dan Pengajar Universitas Mercu Buana

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Tulisan 'Adili Jokowi' Curahan Ekspresi Bukan Vandalisme

Minggu, 09 Februari 2025 | 07:36

Prabowo Harus Mintai Pertanggungjawaban Jokowi terkait IKN

Minggu, 09 Februari 2025 | 07:26

Penerapan Dominus Litis Melemahkan Polri

Minggu, 09 Februari 2025 | 07:03

Rontok di Pengadilan, Kuasa Hukum Hasto Sebut KPK Hanya Daur Ulang Cerita Lama

Minggu, 09 Februari 2025 | 06:40

Senator Daud Yordan Siap Naik Ring Lagi

Minggu, 09 Februari 2025 | 06:17

Penasihat Hukum Sekjen PDIP Bongkar Kesewenang-wenangan Penyidik KPK

Minggu, 09 Februari 2025 | 05:53

Lewat Rumah Aspirasi, Legislator PSI Kota Tangerang Ajak Warga Sampaikan Unek-Unek

Minggu, 09 Februari 2025 | 05:36

Ekonomi Daerah Berpotensi Merosot akibat Sri Mulyani Pangkas Dana TKD

Minggu, 09 Februari 2025 | 05:15

Saat yang Tepat Bagi Prabowo Fokus MBG dan Setop IKN

Minggu, 09 Februari 2025 | 04:57

7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Menuju Indonesia Emas

Minggu, 09 Februari 2025 | 04:42

Selengkapnya