Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Perlu Diaudit, Jangan Sampai Ada Permainan Harga

MINGGU, 19 FEBRUARI 2023 | 10:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) perlu diaudit. Tujuannya, untuk membuktikan apakah proyek tersebut kekurangan dana atau memang ada pihak-pihak yang sengaja mengambil untung..

“Jadi biaya bengkaknya kereta cepat perlu dipertanyakan kebenarannya," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).

Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik akan bertanya-tanya alasan anggaran kereta cepat membengkak. Mengingat, hal tersebut merupakan persoalan yang menjadi perhatian publik karena selama ini tidak jelas apa yang menyebabkan pembengkakan biaya.


"Publik juga semakin menduga-duga, jangan-jangan ada permainan harga, atau ada yang diuntungkan dengan adanya pembengkakan dana proyek kereta cepat," kata Saiful.

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo diminta untuk menjelaskan kepada publik terkait pembengkakan biaya, lantaran seperti tidak ada perencanaan yang matang dalam proyek tersebut.

"Ini kan publik tidak mendapatkan informasi yang jelas, tiba-tiba terjadi pembengkakan, saya kira Jokowi harus menjelaskan kepada publik, karena rakyatlah yang pada akhirnya harus menanggung pembengkakan dana proyek kereta cepat tersebut," pungkas Saiful.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya