Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Perlu Diaudit, Jangan Sampai Ada Permainan Harga

MINGGU, 19 FEBRUARI 2023 | 10:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) perlu diaudit. Tujuannya, untuk membuktikan apakah proyek tersebut kekurangan dana atau memang ada pihak-pihak yang sengaja mengambil untung..

“Jadi biaya bengkaknya kereta cepat perlu dipertanyakan kebenarannya," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).

Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik akan bertanya-tanya alasan anggaran kereta cepat membengkak. Mengingat, hal tersebut merupakan persoalan yang menjadi perhatian publik karena selama ini tidak jelas apa yang menyebabkan pembengkakan biaya.


"Publik juga semakin menduga-duga, jangan-jangan ada permainan harga, atau ada yang diuntungkan dengan adanya pembengkakan dana proyek kereta cepat," kata Saiful.

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo diminta untuk menjelaskan kepada publik terkait pembengkakan biaya, lantaran seperti tidak ada perencanaan yang matang dalam proyek tersebut.

"Ini kan publik tidak mendapatkan informasi yang jelas, tiba-tiba terjadi pembengkakan, saya kira Jokowi harus menjelaskan kepada publik, karena rakyatlah yang pada akhirnya harus menanggung pembengkakan dana proyek kereta cepat tersebut," pungkas Saiful.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya