Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Perlu Diaudit, Jangan Sampai Ada Permainan Harga

MINGGU, 19 FEBRUARI 2023 | 10:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) perlu diaudit. Tujuannya, untuk membuktikan apakah proyek tersebut kekurangan dana atau memang ada pihak-pihak yang sengaja mengambil untung..

“Jadi biaya bengkaknya kereta cepat perlu dipertanyakan kebenarannya," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).

Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik akan bertanya-tanya alasan anggaran kereta cepat membengkak. Mengingat, hal tersebut merupakan persoalan yang menjadi perhatian publik karena selama ini tidak jelas apa yang menyebabkan pembengkakan biaya.


"Publik juga semakin menduga-duga, jangan-jangan ada permainan harga, atau ada yang diuntungkan dengan adanya pembengkakan dana proyek kereta cepat," kata Saiful.

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo diminta untuk menjelaskan kepada publik terkait pembengkakan biaya, lantaran seperti tidak ada perencanaan yang matang dalam proyek tersebut.

"Ini kan publik tidak mendapatkan informasi yang jelas, tiba-tiba terjadi pembengkakan, saya kira Jokowi harus menjelaskan kepada publik, karena rakyatlah yang pada akhirnya harus menanggung pembengkakan dana proyek kereta cepat tersebut," pungkas Saiful.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya