Presiden Joko Widodo dan kereta cepat/Net
Sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam melihat biaya proyek kereta cepat yang terus membengkak telah menimbulkan kecurigaan di publik. Salah satunya anggapan bahwa wakil rakyat sudah mendapatkan "uang tutup mulut" dari proyek tersebut.
Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang kembali membengkak hingga Rp 18,24 triliun.
"Biaya kereta cepat nggak habis-habis membengkak, dan kini mencapai Rp18,24 T. Bahkan mau pinjam ke China Rp 8 triliun untuk menutupi pembengkakan biayanya. Proyek KCJB ini memang proyek ugal-ugalan," ujar Muslim kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).
Kata Muslim, sedari awal proyek tersebut memang tidak melalui studi kelayakan dan perencanaan yang matang. Akibatnya, terus menerus menelan biaya tambahan.
"Ini salah satu proyek infrastruktur Jokowi amburadul. Ini proyek yang merusak dan menguras keuangan negara yang tidak jelas dari sisi bisnis. Ini proyek gagal yang dipaksakan, karena tidak direncanakan dengan baik," kata Muslim.
Sehingga kata Muslim, Presiden Jokowi harus segera menghentikan proyek tersebut karena hanya dijadikan dalih untuk menguras uang negara dan menambah utang.
"Sejak awal didesak agar DPR bentuk pansus soal kereta cepat. Tapi DPR diam seribu bahasa? Apakah karena DPR dapat uang tutup mulut?†ujarnya.
“Soal pembengkakan biaya dan proyek yang mangkrak ini DPR harus awasi dan bikin pansus untuk usut. Jika tidak, kecurigaan DPR terima dana, sehingga mendiamkan proyek mangkrak dan menghamburkan keuangan negara menjadi benar," pungkas Muslim.
