Berita

Portal media Voice of Democracy (VOD) yang dicabut izin operasinya oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen/Net

Global

PM Kamboja Cabut Izin Siaran Media Gara-gara Serang Sang Putra

SENIN, 13 FEBRUARI 2023 | 15:39 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah memerintahkan penutupan media independen, Voice of Democracy (VOD), usai muncul berita yang menyerang dia dan putranya.

VOD yang sering mengkritik Hun Sen dan pemerintahannya kini tidak lagi memiliki izin operasi dan siaran mulai Senin (13/2) pukul 10 pagi waktu setempat.

"Atas nama pemerintah, yang harus melindungi martabatnya, saya memutuskan untuk mengakhiri kasus ini dengan memerintahkan Kementerian Penerangan untuk membatalkan izin VOD mulai sekarang dan berhenti mengudara pada pukul 10 pagi," tulis Hun Sen, di akun Facebook miliknya, dimuat VOA News.


Dalam pernyataannya itu, Hun Sen meminta pemodal yang dicurigai dilakukan oleh pemerintah asing dalam mendanai operasi siaran media VOD untuk berhenti mengirimkan dana ke media tersebut, dan jurnalis VOD diperintahkan untuk mencari pekerjaan baru di tempat lain.

Langkah itu diambil setelah VOD menerbitkan sebuah laporan yang salah tentang bantuan gempa bumi Kamboja untuk Turki. Laporan itu mengutip juru bicara pemerintah Phay Siphan yang mengatakan  Hun Manet, putra PM yang diduga calon penerusnya telah menandatangani perjanjian bantuan senilai 100 ribu dolar AS untuk Ankara.

Hun Manet adalah kepala staf gabungan dan wakil komandan angkatan bersenjata negara, dan berita mengenai penandatanganan perjanjian semacam itu dianggap oleh Hun Sen telah melampaui batas posisinya.

Menanggapi hal tersebut, VOD telah menyampaikan penyesalannya atas informasi yang salah terkait artikelnya. Akan tetapi PM itu mengatakan bahwa ia tidak dapat menerima penyesalan yang telah melukai martabatnya.

Kini media independen yang lahir pada 2003 lalu, dan memiliki 2 juta pengikut di halaman Facebook telah dicabut izin siarannya oleh pemerintah. Namun pemerintah mengaku tidak akan menyentuh properti dari outlet media tersebut.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya