Berita

KSAD Jenderal Dudung Abdurachmad saat ditemui di Mabes AD/RMOL

Pertahanan

Ingin Ada Kodam di Setiap Provinsi, Jenderal Dudung: Biar Sama dengan Polri

JUMAT, 10 FEBRUARI 2023 | 22:05 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menjelaskan mekanisme penambahan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) baru di beberapa provinsi di Indonesia.

Pembentukkan Mako Kodam sendiri menindaklanjuti usulan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, sebab saat ini baru sebanyak 15 Kodam dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

Untuk mekanisme sendiri, Panglima TNI Laksamana Yudo, akan membawa usul tersebut ke Kementerian Pertahanan (Kemhan), dari Kemhan usul itu akan dimatangkan untuk nantinya dibawa ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Barulah, setelah semua hal yang direncanakan sudah pasti hasil usulan dibawa ke Kementerian Keuangan untuk mengetahui anggaran pembuatan Mako Kodam.

"Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan, tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan, karena kan akan menyangkut masalah anggaran," kata Dudung di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Dengan penambahan Mako Kodam, otomatis akan ada jabatan baru dan tentu ini sebagai penyeimbang Polri untuk menjaga sinergitas kewilayahan.

"Dari Kemhan bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua. Sekarang semua (Polri) sudah tipe A, semua bintang dua semua. Sementara di tempat kami, provinsi masih ada yang kolonel, sehingga nanti seimbanglah," ucap Dudung.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya