Berita

Electronic road pricing (ERP) Jakarta/Net

Nusantara

RODA Institute: ERP Solusi Kemacetan dan Polusi Udara Jakarta

RABU, 08 FEBRUARI 2023 | 16:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Beragam protes terhadap kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di ruas jalan di DKI Jakarta disinyalir terjadi karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute, Ahmad Rijal Ilyas dalam merespons protes hingga aksi demo yang dilakukan para pengemudi ojek online baru-baru ini. Ia mengatakan, rencana kebijakan ERP sejatinya bisa menjadi solusi bagi kemacetan di DKI Jakarta.

"Jika dilihat semangatnya, kebijakan tersebut sangat baik untuk menyelesaikan persoalan kemacetan di Jakarta. Apalagi jika dilihat data volume kemacetan dari tahun ke tahun meningkat," kata Ahmad Rijal kepada wartawan, Rabu (8/2).


Data Polda Metro Jaya, indeks kemacetan di Jakarta saat ini sudah mencapai lebih dari 50 persen. Angka tersebut hampir sama dengan indeks kemacetan Jakarta sebelum pandemi Covid-19. Ditarik lebih luas, kemacetan Jakarta menempati peringkat ke-46 di dunia dengan skor hingga 34%.

"Artinya harus ada solusi cepat dalam menyelesaikan persoalan kemacetan di Jakarta. Kebijakan ERP ini adalah solusi yang cepat," lanjutnya.

Selain mengatasi kemacetan, pembatasan kendaraan melalui ERP diyakini bisa mengurangi pencemaran lingkungan akibat emisi kendaraan bermotor.

"Maka, pemerintah DKI harus segera menerapkan kebijakan tersebut dengan tetap memikirkan aspek-aspek lainnya," tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya