Berita

Electronic road pricing (ERP) Jakarta/Net

Nusantara

RODA Institute: ERP Solusi Kemacetan dan Polusi Udara Jakarta

RABU, 08 FEBRUARI 2023 | 16:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Beragam protes terhadap kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di ruas jalan di DKI Jakarta disinyalir terjadi karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute, Ahmad Rijal Ilyas dalam merespons protes hingga aksi demo yang dilakukan para pengemudi ojek online baru-baru ini. Ia mengatakan, rencana kebijakan ERP sejatinya bisa menjadi solusi bagi kemacetan di DKI Jakarta.

"Jika dilihat semangatnya, kebijakan tersebut sangat baik untuk menyelesaikan persoalan kemacetan di Jakarta. Apalagi jika dilihat data volume kemacetan dari tahun ke tahun meningkat," kata Ahmad Rijal kepada wartawan, Rabu (8/2).


Data Polda Metro Jaya, indeks kemacetan di Jakarta saat ini sudah mencapai lebih dari 50 persen. Angka tersebut hampir sama dengan indeks kemacetan Jakarta sebelum pandemi Covid-19. Ditarik lebih luas, kemacetan Jakarta menempati peringkat ke-46 di dunia dengan skor hingga 34%.

"Artinya harus ada solusi cepat dalam menyelesaikan persoalan kemacetan di Jakarta. Kebijakan ERP ini adalah solusi yang cepat," lanjutnya.

Selain mengatasi kemacetan, pembatasan kendaraan melalui ERP diyakini bisa mengurangi pencemaran lingkungan akibat emisi kendaraan bermotor.

"Maka, pemerintah DKI harus segera menerapkan kebijakan tersebut dengan tetap memikirkan aspek-aspek lainnya," tutupnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya