Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Keterpurukan Demokrat Usai Era SBY Akan Dialami PDIP pada Pilpres 2024

RABU, 08 FEBRUARI 2023 | 14:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Massa keterpurukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat diyakini akan dialami oleh PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 mendatang lantaran hingga saat ini belum menentukan koalisi dan mendeklarasikan calon presiden (capres).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, manuver Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Perubahan sudah lebih siap daripada PDIP yang masih akan mendeklarasikan capresnya pada perkiraan Juni 2023 mendatang.

"Tentu KIB, KIR dan Koalisi Perubahan sudah merasa nyaman dengan gerbong koalisi yang telah dibangunnya. Apalagi arah koalisi dan capres yang akan diusungnya sudah mulai nampak jelas siapa saja orangnya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/2).


Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan PDIP yang masih terhalang konflik internal tentang siapakah yang akan dimajukan sebagai capres. Kondisi tersebut, kata Saiful, membuat partai politik (parpol) lain akan meninggalkan PDIP, dan justru tidak ingin melakukan koalisi dengan PDIP.

Melihat itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, ibarat perjalanan, PDIP dapat dikatakan ketinggalan kereta. Di mana, parpol lain sudah siap dengan tiketnya dan berada dalam gerbong kereta, namun PDIP masih berkutat pada penentuan arah koalisi.

Hal itu diyakini akan berdampak kepada kesiapan PDIP yang akan mengarungi dan mensosialisasikan kandidat pada 2024 yang akan datang. Terlebih lagi, pemerintahan Joko Widodo pada delapan tahun terakhir banyak mendapatkan kritik bahkan muncul berbagai macam ketidak puasan publik.

"Bisa jadi potensi keterpurukan Demokrat pada masa era setelah SBY lengser akan terulang pada PDIP. Di mana partai politik sudah ada pada gerbong-gerbong koalisi dan PDIP belum menentukan arah koalisi hingga saat ini," katanya.

"Partai politik sudah mengepung PDIP melalui koalisi yang sudah dibangunnya, mereka sudah merasa ingin dan mampu untuk berkuasa serta menggantikan kekuasaan PDIP pada 2024 mendatang," pungkas Saiful.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya