Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net
Massa keterpurukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat diyakini akan dialami oleh PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 mendatang lantaran hingga saat ini belum menentukan koalisi dan mendeklarasikan calon presiden (capres).
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, manuver Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Perubahan sudah lebih siap daripada PDIP yang masih akan mendeklarasikan capresnya pada perkiraan Juni 2023 mendatang.
"Tentu KIB, KIR dan Koalisi Perubahan sudah merasa nyaman dengan gerbong koalisi yang telah dibangunnya. Apalagi arah koalisi dan capres yang akan diusungnya sudah mulai nampak jelas siapa saja orangnya," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/2).
Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan PDIP yang masih terhalang konflik internal tentang siapakah yang akan dimajukan sebagai capres. Kondisi tersebut, kata Saiful, membuat partai politik (parpol) lain akan meninggalkan PDIP, dan justru tidak ingin melakukan koalisi dengan PDIP.
Melihat itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, ibarat perjalanan, PDIP dapat dikatakan ketinggalan kereta. Di mana, parpol lain sudah siap dengan tiketnya dan berada dalam gerbong kereta, namun PDIP masih berkutat pada penentuan arah koalisi.
Hal itu diyakini akan berdampak kepada kesiapan PDIP yang akan mengarungi dan mensosialisasikan kandidat pada 2024 yang akan datang. Terlebih lagi, pemerintahan Joko Widodo pada delapan tahun terakhir banyak mendapatkan kritik bahkan muncul berbagai macam ketidak puasan publik.
"Bisa jadi potensi keterpurukan Demokrat pada masa era setelah SBY lengser akan terulang pada PDIP. Di mana partai politik sudah ada pada gerbong-gerbong koalisi dan PDIP belum menentukan arah koalisi hingga saat ini," katanya.
"Partai politik sudah mengepung PDIP melalui koalisi yang sudah dibangunnya, mereka sudah merasa ingin dan mampu untuk berkuasa serta menggantikan kekuasaan PDIP pada 2024 mendatang," pungkas Saiful.
