Masih Berlangsung, KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua

SELASA, 07 FEBRUARI 2023 | 10:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua, Selasa (7/2).

"Betul, hari ini ada penggeledahan tim penyidik KPK di Kantor PU Papua," ujar Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Selasa siang (7/2).

Ali menjelaskan, upaya paksa penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti-bukti pelengkap berkas perkara tersangka Lukas Enembe (LE) selaku Gubernur Papua.

"(Penggeledahan) masih berlangsung. Akan diinfokan perkembangannya," pungkas Ali.

Dalam perkara ini, KPK juga telah menahan tersangka pemberi suap, yakni Rijatono Lakka (RL) selaku Direktur dan pemegang saham PT Tabi Bangun Papua (TBP). Lukas Enembe disebut telah menerima uang suap Rp 1 miliar dari Rijatono, dan uang Rp 10 miliar sebagai gratifikasi.

Berita

Hukum

Masih Berlangsung, KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum