Berita

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL

Politik

Penyelidikan Formula E Ditarik ke Ranah Politik, KPK: Itu Bentuk Intervensi Kepada Penegak Hukum

SENIN, 06 FEBRUARI 2023 | 18:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kegiatan apapun yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan merupakan proses hukum dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik. Untuk itu, pihak-pihak yang sengaja mengaitkan apa yang dikerjakan KPK ke ranah politik dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap penegak hukum.

Begitu tegas disampaikan oleh Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menanggapi beberapa pihak yang selalu menarik proses penyelidikan di KPK, termasuk penyelidikan Formula E ke ranah politik.

Ali mengatakan, proses penyelidikan Formula E sangat terbuka di internal KPK. Sehingga, semua pihak, baik itu penyelidik, penyidik, penuntut, struktural dan pimpinan KPK sangat terbuka untuk berpendapat terkait penyelidikan yang sedang dilakukan.


"Tidak ada batasan untuk berpendapat terkait dengan materi proses penyelidikan, sehingga kemudian beberapa kali ekspose gelar perkara itu biasa dilakukan dalam penyelesaian sebuah perkara dari kegiatan penyelidikan secara terbuka, seperti halnya Formula E ini," ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore (6/2).

Ali pun berharap, terkait Formula E dan perkara lainnya untuk tidak dikait-kaitkan dengan politik. Mengingat, KPK merupakan lembaga penegak hukum dan tidak berada di wilayah politik.

"Kami tetap, kita lurus, proses penyelidikan yang sedang kami lakukan adalah proses hukum, tidak ada pengaruh dari hal-hal," tuturnya.

"Justru pernyataan-pernyataan itu sebagai bentuk intervensi sesungguhnya kepada kami penegak hukum dengan narasi-narasi dibawa ke wilayah-wilayah politik. Saya kira stop dan akhiri persoalan seperti itu," pungkas Ali.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya