Berita

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL

Politik

Penyelidikan Formula E Ditarik ke Ranah Politik, KPK: Itu Bentuk Intervensi Kepada Penegak Hukum

SENIN, 06 FEBRUARI 2023 | 18:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kegiatan apapun yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan merupakan proses hukum dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik. Untuk itu, pihak-pihak yang sengaja mengaitkan apa yang dikerjakan KPK ke ranah politik dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap penegak hukum.

Begitu tegas disampaikan oleh Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menanggapi beberapa pihak yang selalu menarik proses penyelidikan di KPK, termasuk penyelidikan Formula E ke ranah politik.

Ali mengatakan, proses penyelidikan Formula E sangat terbuka di internal KPK. Sehingga, semua pihak, baik itu penyelidik, penyidik, penuntut, struktural dan pimpinan KPK sangat terbuka untuk berpendapat terkait penyelidikan yang sedang dilakukan.


"Tidak ada batasan untuk berpendapat terkait dengan materi proses penyelidikan, sehingga kemudian beberapa kali ekspose gelar perkara itu biasa dilakukan dalam penyelesaian sebuah perkara dari kegiatan penyelidikan secara terbuka, seperti halnya Formula E ini," ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore (6/2).

Ali pun berharap, terkait Formula E dan perkara lainnya untuk tidak dikait-kaitkan dengan politik. Mengingat, KPK merupakan lembaga penegak hukum dan tidak berada di wilayah politik.

"Kami tetap, kita lurus, proses penyelidikan yang sedang kami lakukan adalah proses hukum, tidak ada pengaruh dari hal-hal," tuturnya.

"Justru pernyataan-pernyataan itu sebagai bentuk intervensi sesungguhnya kepada kami penegak hukum dengan narasi-narasi dibawa ke wilayah-wilayah politik. Saya kira stop dan akhiri persoalan seperti itu," pungkas Ali.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya