Berita

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL

Politik

Penyelidikan Formula E Ditarik ke Ranah Politik, KPK: Itu Bentuk Intervensi Kepada Penegak Hukum

SENIN, 06 FEBRUARI 2023 | 18:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kegiatan apapun yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan merupakan proses hukum dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik. Untuk itu, pihak-pihak yang sengaja mengaitkan apa yang dikerjakan KPK ke ranah politik dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap penegak hukum.

Begitu tegas disampaikan oleh Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menanggapi beberapa pihak yang selalu menarik proses penyelidikan di KPK, termasuk penyelidikan Formula E ke ranah politik.

Ali mengatakan, proses penyelidikan Formula E sangat terbuka di internal KPK. Sehingga, semua pihak, baik itu penyelidik, penyidik, penuntut, struktural dan pimpinan KPK sangat terbuka untuk berpendapat terkait penyelidikan yang sedang dilakukan.


"Tidak ada batasan untuk berpendapat terkait dengan materi proses penyelidikan, sehingga kemudian beberapa kali ekspose gelar perkara itu biasa dilakukan dalam penyelesaian sebuah perkara dari kegiatan penyelidikan secara terbuka, seperti halnya Formula E ini," ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore (6/2).

Ali pun berharap, terkait Formula E dan perkara lainnya untuk tidak dikait-kaitkan dengan politik. Mengingat, KPK merupakan lembaga penegak hukum dan tidak berada di wilayah politik.

"Kami tetap, kita lurus, proses penyelidikan yang sedang kami lakukan adalah proses hukum, tidak ada pengaruh dari hal-hal," tuturnya.

"Justru pernyataan-pernyataan itu sebagai bentuk intervensi sesungguhnya kepada kami penegak hukum dengan narasi-narasi dibawa ke wilayah-wilayah politik. Saya kira stop dan akhiri persoalan seperti itu," pungkas Ali.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya