Anggota Komisi VII Fraksi PKB DPR RI Syaikhul Islam Ali/Net
Fraksi PKB mendukung penuh rekomendasi Komisi VII DPR RI agar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dicopot dari jabatannya.
Laksana Tri Handoko dinilai tidak mengupayakan kemajuan apa-apa di lembaga yang digadang-gadang sebagi pusat lahirnya berbagai inovasi dan pengembangan teknologi di Tanah Air tersebut.
Anggota Komisi VII Fraksi PKB DPR RI Syaikhul Islam Ali menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh putusan rapat Komisi VII DPR untuk menganti Kepala BRIN. Ia menilai, hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN.
"Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,†kata Anggota Komisi VII Fraksi PKB DPR RI Syaikhul Islam Ali, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/2).
Komisi VII DPR RI merekomendasikan dua hal penting setelah melakukan rapat kerja dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Kompleks Parlemen, Selasa (31/1).
Rekomendasi tersebut meliputi pencopotan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022.
Menurut Syaikhu, sebagai lembaga baru, BRIN harusnya fokus pada program konsolidasi kelembagaan. Apalagi BRIN merupakan lembaga yang terbentuk atas berbagai entitas riset dan inovasi yang jumlahnya belasan hingga puluhan.
“Fakta di lapangan masih ada kerancuan terkait otoritas kewenangan maupun skema pengabungan. Banyak pegawai BRIN yang mengeluh karena harus rebutan sekadar tempat duduk karena ketidaksiapan sarana prasarana dalam proses pengabungan ini,†tegasnya.
Dia mengakui jika program konsolidasi BRIN ini merupakan masalah krusial dan tidak mudah untuk dilakukan. Di sinilah harusnya peran penting dari kepala BRIN sebagai pemimpin untuk memastikan proses konsolidasi kelembagaan ini berjalan smooth dan bisa diterima oleh semua pihak.
“Namun hampir dua tahun terakhir tidak ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan sehingga BRIN masih belum menemukan pola terbaik dalam menghasilkan kebijakan di bidang riset dan inovasi,†katanya.
Legislator asal Jawa Timur I ini menegaskan jika perlu ada upaya cepat dalam menyelamatkan BRIN. Salah satunya dengan menganti sosok kepala BRIN Laksana Tri Handoko dengan yang lebih berkompeten.
