Jumlah warga Afghanistan yang melintasi perbatasan Meksiko untuk mencari suaka di AS mengalami lonjakan, setahun setelah AS menarik pasukannya dari Kabul.
Segala cara ditempuh mereka untuk melarikan diri dari kekuasaan Taliban. Mereka menggunakan visa kemanusiaan untuk Brasil, salah satu dari sedikit rute keluar yang tersisa bagi warga Afghanistan. Selanjutnya, mereka menempuh perjalanan darat yang berbahaya dan nekat memanjat tembok perbatasan untuk bisa menginjak tanah AS.
Reuters melaporkan pada Rabu (1/2), bahwa agen perbatasan AS menangkap 2.132 warga Afghanistan pada tahun lalu – hampir 30 kali lipat dari tahun sebelumnya. Setengah dari jumlah itu tiba pada bulan November dan Desember 2022.
Sekitar 4.000 warga Afghanistan telah memasuki Brasil dengan visa kemanusiaan sejak program itu dimulai pada September 2021, kata Departemen Luar Negeri AS, dengan peningkatan yang signifikan pada bulan-bulan terakhir tahun 2022.
Warga Afghanistan itu mengaku tidak bisa memulai hidup baru di Brasil dan memutuskan pergi ke utara melalui darat, bertaruh hidup di sepajang perjalanan yang berbahaya untuk bisa mencapai AS.
Anne Richard, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi dari 2012 hingga 2017 mengatakan orang-orang itu ingin keluar dari Afghanustan, lalu ke Brasil, lalu rela menempuh perjalanan yang sulit yang belum tentu bisa ditempuh untuk mencapai AS.
Beberapa pejabat mengatakan meningkatnya jumlah warga Afghanistan yang mencoba rute tersebut mencerminkan kegagalan baik untuk mengatasi krisis kemanusiaan di dalam Afghanistan maupun untuk memberikan dukungan yang memadai bagi mereka yang pergi.
Banyak yang mengeluhkan AS begitu lambat memproses visa. AS bersama dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) harus berbuat lebih banyak untuk membantu pengungsi Afghanistan.
Departemen Luar Negeri telah merespon dengan mengatakan bahwa mereka telah mencoba mempercepat pemrosesan visa untuk warga Afghanistan yang pemberani selama dua dekade terakhir. Departmen juga telah menawarkan dukungan kepada pemerintah untuk menghindari "migrasi yang tidak teratur".
