Berita

Seminar bertema 'Batas-Batas Kebebasan Beragama dalam Pandangan Non-Barat: Respons pada Acara International Religious Freedom Summit 2023 di Amerika'/Ist

Nusantara

Gurubesar UIN Jakarta: Membangun Rumah Ibadah di Amerika Lebih Sulit Dibanding Indonesia

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 11:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kebebasan beragama di Indonesia memiliki aturan berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan deklarasi universal Hak Asasi Manusia (HAM) serta dankKovenan internasional tentang hak sipil dan politik (the International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR).

Gurubesar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Masykuri Abdillah mengamini saat ini masih ditemukan persoalan sulitnya perizinan membangun rumah ibadah, seperti gereja. Namun demikian, kasus tersebut masih cenderung sedikit jika dibandingkan dengan negara lain.

Bahkan menurutnya, fakta mendirikan tempat ibadah geraja di Indonesia lebih mudah ketimbang mendirikan masjid di Amerika dan negara-negara eropa.


“Jumlah gereja di Indonesia itu juga terbesar ketiga di dunia,” ujar Masykuri dalam seminar bertema 'Batas-Batas Kebebasan Beragama dalam Pandangan Non-Barat: Respons pada Acara International Religious Freedom Summit 2023 di Amerika', Selasa (31/1).

Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Unwahas Semarang, Dr Iman Fadilah mengatakan, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim tidak memiliki persoalan dengan konsepsi kebebasan beragama.

“Dalam literasi Islam khususnya klasik, Islam juga senapas dengan konsep-konsep kebebasan beragama yang diakui internasional,” lanjutnya.

Hal itu berbeda dengan Amerika dan negara lain di Eropa. Dikatakan Direktur Sino Nusantara Institut, Dr Ahmad Syaefudin Zuhri, kebebasan beragama oleh Amerika dan negara-negara barat sering digunakan secara politik untuk menekan negara-negara lain.

Zuhri lantas menyinggung acara International Religious Freedom Summit yang digelar 31 Januari-2 Februari 2023 di Amerika harus memberikan ruang konsepsi majemuk tentang kebebasan beragama.

“Jadi konsep kebebasan beragama masih menganut sistem unipolar yang dipaksa disamakan oleh pihak Amerika dan negara-negara Barat,” tandas Ahmad Syaefudin.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Sempat Kaget, Legislator Golkar Bersyukur Budi Arie Klarifikasi dan Minta Maaf

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:20

KPK Tahan Gatot Heroe Hernanda, Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:10

DPRD Siap Bongkar Oknum Parpol dan Ormas Minta Jatah Proyek SD Rembang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:05

Netflix Umumkan Pemeran Baru One Piece Season 3, Siap Hidupkan Kisah Battle of Alabasta

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:53

Bank Berwenang Menunda Transaksi Sesuai UU TPPU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:52

Daftar 6 Perusahaan di Kalimantan Disanksi Kemenhut Buntut Karhutla

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:49

Unhan Terbitkan Edaran Penggunaan Hijab bagi Kadet Putri Muslim

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:44

Diduga Terima Mobil hingga Rumah Mewah, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diselidiki KPK

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:37

Pertamina Eco RunFest 2026, Hadirkan Tujuh Inisiatif Keberlanjutan Lingkungan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:27

Lolly Suhenty: Kerja Kehumasan Bawaslu Menjaga Halaman Rumah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:26

Selengkapnya