Berita

Direktur Jenderal Politk dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam webinar Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024, Selasa (31/1)/Repro

Politik

Dirjen Polpum Kemendagri: Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif Harus Netral Demi Pemilu yang Baik

SELASA, 31 JANUARI 2023 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam rangka sosialisi tahapan pemilu, Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Poiltik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) menggelar webinar bertemakan Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024, Selasa (31/1).

Direktur Jenderal Politk dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menuturkan, webinar ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitasnya dalam menghadapi Pemilu 2024.

Sejumlah narasumber yang hadir pada webinar ini dari seluruh unsur kementerian dan lembaga seperti TNI, Polri, KASN, dan lainnya untuk memberikan pencerahan agar dapat berlaku netral.


“Kita undang hari ini yang terhormat Danpuspom TNI, bisa enggak TNI netral dalam pemilu? Kita undang juga dari Propam Polri, supaya menjaga netralitas kepolisian, juga kepala KASN,” kata Bahtiar dalam secara daring.

Menurutnya, jika penyelenggara negara baik di level legislatif, yudikatif bahkan eksekutif mampu bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024 maka akan menjadikan pemilu yang baik.

“Siapapun yang terlibat dalam pemilu 2024, termasuk masyarakat yang menjadi pemilih, diberi kesempatan yang sama, dan diperlakukan adil sesuai dengan asas Pemilu, jujur dan adil langsung umum bebas dan rahasia,” tutupnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Kumpulkan Ratusan Pengurus Kadin se-Indonesia di Istana

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:26

Larangan Dapur MBG Gunakan Barang Bersubsidi Sudah Tepat

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:25

Cegah Gagal Panen, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:03

Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis Berbasis Ekonomi Hijau

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:53

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dinilai Paling Siap, Palangka Raya jadi Percontohan Digitalisasi Perlinsos Berbasis IKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:33

Praperadilan Ketiga Roy Suryo, Ahli Perkuat Dalil Permohonan Ganti Rugi Rp206 Juta

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:32

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:27

Digitalisasi Perizinan Tutup Celah Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

IHSG Sesi I Menguat 29 Poin, Saham TINS DEWA dan BBCA Paling Memikat Investor

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

Selengkapnya