Berita

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Morowali, Ikhsan Arisandhy/Net

Politik

Kerap Terjadi Kecelakaan Kerja, Jaman Morowali Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin PT GNI

SENIN, 30 JANUARI 2023 | 10:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PT Gubbuster Nickel Industry (GNI) kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, pada Minggu (29/1) kembali terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pengemudi Dump Truck (DT) di perusahaan yang berlokasi di Desa Bunta, Morowali Utara tersebut.

Sebelumnya PT GNI disorot juga karena kecelakaan kerja yang menewaskan 2 orang pekerja. Termasuk adanya bentrokan sesama buruh yang menelan korban jiwa.

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Morowali, Ikhsan Arisandhy menilai beragam peristiwa yang terjadi di PT GNI tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia pun memberikan pernyataan keras menyikapi berbagai kejadian tersebut.

Menurutnya, berbagai kejadian yang menelan korban jiwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir di perusahaan tersebut seharusnya sudah bisa menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap PT GNI.

"Ini bukan kejadian pertama, sudah terlalu sering kita mendengarkan insiden-insiden yang memakan korban jiwa. Selain bentrokan, kecelakaan kerja sangat sering terjadi di perusahaan itu," kata Ikhsan kepada wartawan, Senin (30/1).

Dia juga mengingatkan bahwa serikat buruh di perusahaan tersebut sudah sering menuntut agar pihak manajemen memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Itukan masalah yang berulang-ulang dituntut oleh serikat buruh di sana. Anehnya pihak manajemen perusahaan seolah tidak mendengar tuntutan ini. Dan lebih parah lagi, pemerintah dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, juga terkesan santai dengan masalah ini" bebernya.

Menurutnya, masalah ini tidak boleh dianggap remeh karena berhubungan langsung dengan nyawa manusia yang tidak dijamin dalam lingkungan kerja. Padahal pekerjaan tersebut memiliki resiko tinggi.

“Dan saya pikir perusahaan ini telah gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam hal ini. Dan untuk itu sebaiknya pemerintah segera meninjau kembali izinnya" tegas pria asal Moahino, Wita Ponda, Morowali ini.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya