Berita

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Morowali, Ikhsan Arisandhy/Net

Politik

Kerap Terjadi Kecelakaan Kerja, Jaman Morowali Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin PT GNI

SENIN, 30 JANUARI 2023 | 10:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PT Gubbuster Nickel Industry (GNI) kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, pada Minggu (29/1) kembali terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pengemudi Dump Truck (DT) di perusahaan yang berlokasi di Desa Bunta, Morowali Utara tersebut.

Sebelumnya PT GNI disorot juga karena kecelakaan kerja yang menewaskan 2 orang pekerja. Termasuk adanya bentrokan sesama buruh yang menelan korban jiwa.

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Morowali, Ikhsan Arisandhy menilai beragam peristiwa yang terjadi di PT GNI tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia pun memberikan pernyataan keras menyikapi berbagai kejadian tersebut.


Menurutnya, berbagai kejadian yang menelan korban jiwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir di perusahaan tersebut seharusnya sudah bisa menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap PT GNI.

"Ini bukan kejadian pertama, sudah terlalu sering kita mendengarkan insiden-insiden yang memakan korban jiwa. Selain bentrokan, kecelakaan kerja sangat sering terjadi di perusahaan itu," kata Ikhsan kepada wartawan, Senin (30/1).

Dia juga mengingatkan bahwa serikat buruh di perusahaan tersebut sudah sering menuntut agar pihak manajemen memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Itukan masalah yang berulang-ulang dituntut oleh serikat buruh di sana. Anehnya pihak manajemen perusahaan seolah tidak mendengar tuntutan ini. Dan lebih parah lagi, pemerintah dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, juga terkesan santai dengan masalah ini" bebernya.

Menurutnya, masalah ini tidak boleh dianggap remeh karena berhubungan langsung dengan nyawa manusia yang tidak dijamin dalam lingkungan kerja. Padahal pekerjaan tersebut memiliki resiko tinggi.

“Dan saya pikir perusahaan ini telah gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam hal ini. Dan untuk itu sebaiknya pemerintah segera meninjau kembali izinnya" tegas pria asal Moahino, Wita Ponda, Morowali ini.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya