Berita

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Morowali, Ikhsan Arisandhy/Net

Politik

Kerap Terjadi Kecelakaan Kerja, Jaman Morowali Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin PT GNI

SENIN, 30 JANUARI 2023 | 10:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PT Gubbuster Nickel Industry (GNI) kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, pada Minggu (29/1) kembali terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pengemudi Dump Truck (DT) di perusahaan yang berlokasi di Desa Bunta, Morowali Utara tersebut.

Sebelumnya PT GNI disorot juga karena kecelakaan kerja yang menewaskan 2 orang pekerja. Termasuk adanya bentrokan sesama buruh yang menelan korban jiwa.

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Morowali, Ikhsan Arisandhy menilai beragam peristiwa yang terjadi di PT GNI tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia pun memberikan pernyataan keras menyikapi berbagai kejadian tersebut.


Menurutnya, berbagai kejadian yang menelan korban jiwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir di perusahaan tersebut seharusnya sudah bisa menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap PT GNI.

"Ini bukan kejadian pertama, sudah terlalu sering kita mendengarkan insiden-insiden yang memakan korban jiwa. Selain bentrokan, kecelakaan kerja sangat sering terjadi di perusahaan itu," kata Ikhsan kepada wartawan, Senin (30/1).

Dia juga mengingatkan bahwa serikat buruh di perusahaan tersebut sudah sering menuntut agar pihak manajemen memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Itukan masalah yang berulang-ulang dituntut oleh serikat buruh di sana. Anehnya pihak manajemen perusahaan seolah tidak mendengar tuntutan ini. Dan lebih parah lagi, pemerintah dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, juga terkesan santai dengan masalah ini" bebernya.

Menurutnya, masalah ini tidak boleh dianggap remeh karena berhubungan langsung dengan nyawa manusia yang tidak dijamin dalam lingkungan kerja. Padahal pekerjaan tersebut memiliki resiko tinggi.

“Dan saya pikir perusahaan ini telah gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam hal ini. Dan untuk itu sebaiknya pemerintah segera meninjau kembali izinnya" tegas pria asal Moahino, Wita Ponda, Morowali ini.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya