Berita

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Morowali, Ikhsan Arisandhy/Net

Politik

Kerap Terjadi Kecelakaan Kerja, Jaman Morowali Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin PT GNI

SENIN, 30 JANUARI 2023 | 10:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PT Gubbuster Nickel Industry (GNI) kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, pada Minggu (29/1) kembali terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pengemudi Dump Truck (DT) di perusahaan yang berlokasi di Desa Bunta, Morowali Utara tersebut.

Sebelumnya PT GNI disorot juga karena kecelakaan kerja yang menewaskan 2 orang pekerja. Termasuk adanya bentrokan sesama buruh yang menelan korban jiwa.

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Morowali, Ikhsan Arisandhy menilai beragam peristiwa yang terjadi di PT GNI tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia pun memberikan pernyataan keras menyikapi berbagai kejadian tersebut.


Menurutnya, berbagai kejadian yang menelan korban jiwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir di perusahaan tersebut seharusnya sudah bisa menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap PT GNI.

"Ini bukan kejadian pertama, sudah terlalu sering kita mendengarkan insiden-insiden yang memakan korban jiwa. Selain bentrokan, kecelakaan kerja sangat sering terjadi di perusahaan itu," kata Ikhsan kepada wartawan, Senin (30/1).

Dia juga mengingatkan bahwa serikat buruh di perusahaan tersebut sudah sering menuntut agar pihak manajemen memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Itukan masalah yang berulang-ulang dituntut oleh serikat buruh di sana. Anehnya pihak manajemen perusahaan seolah tidak mendengar tuntutan ini. Dan lebih parah lagi, pemerintah dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, juga terkesan santai dengan masalah ini" bebernya.

Menurutnya, masalah ini tidak boleh dianggap remeh karena berhubungan langsung dengan nyawa manusia yang tidak dijamin dalam lingkungan kerja. Padahal pekerjaan tersebut memiliki resiko tinggi.

“Dan saya pikir perusahaan ini telah gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam hal ini. Dan untuk itu sebaiknya pemerintah segera meninjau kembali izinnya" tegas pria asal Moahino, Wita Ponda, Morowali ini.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Teknik Klasik, Kaitkan Prabowo dengan Teror Aktivis

Kamis, 02 April 2026 | 14:02

Kepala BNPB hingga BMKG Turun Langsung ke Lokasi Gempa di Sulut dan Malut

Kamis, 02 April 2026 | 13:59

TEBE Siap Tebar Dividen Rp200,46 Miliar, Cek Jadwal Lengkapnya

Kamis, 02 April 2026 | 13:51

Penerapan WFH di DKI Bisa Jadi Contoh Penghematan BBM

Kamis, 02 April 2026 | 13:40

Awas Penunggang Gelap Gelar Operasi Senyap Jatuhkan Prabowo Lewat Kasus Aktivis KontraS

Kamis, 02 April 2026 | 13:33

Kemkomdigi Tunggu Itikad Baik Youtube dan Meta Patuhi PP Tunas

Kamis, 02 April 2026 | 13:20

Trump akan Tarik Pasukan, Tanda Amerika Kalah Perang Lawan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

Demi AI, Oracle PHK 30.000 Karyawan Lewat Email

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

ASN Diwanti-wanti WFH Bukan Libur Panjang

Kamis, 02 April 2026 | 13:15

Aksi Heroik Sugianto Bikin Prabowo Bangga, Diganjar Penghargaan Presiden Korsel

Kamis, 02 April 2026 | 13:09

Selengkapnya