Berita

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Morowali, Ikhsan Arisandhy/Net

Politik

Kerap Terjadi Kecelakaan Kerja, Jaman Morowali Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin PT GNI

SENIN, 30 JANUARI 2023 | 10:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PT Gubbuster Nickel Industry (GNI) kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, pada Minggu (29/1) kembali terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pengemudi Dump Truck (DT) di perusahaan yang berlokasi di Desa Bunta, Morowali Utara tersebut.

Sebelumnya PT GNI disorot juga karena kecelakaan kerja yang menewaskan 2 orang pekerja. Termasuk adanya bentrokan sesama buruh yang menelan korban jiwa.

Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Morowali, Ikhsan Arisandhy menilai beragam peristiwa yang terjadi di PT GNI tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia pun memberikan pernyataan keras menyikapi berbagai kejadian tersebut.


Menurutnya, berbagai kejadian yang menelan korban jiwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir di perusahaan tersebut seharusnya sudah bisa menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap PT GNI.

"Ini bukan kejadian pertama, sudah terlalu sering kita mendengarkan insiden-insiden yang memakan korban jiwa. Selain bentrokan, kecelakaan kerja sangat sering terjadi di perusahaan itu," kata Ikhsan kepada wartawan, Senin (30/1).

Dia juga mengingatkan bahwa serikat buruh di perusahaan tersebut sudah sering menuntut agar pihak manajemen memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Itukan masalah yang berulang-ulang dituntut oleh serikat buruh di sana. Anehnya pihak manajemen perusahaan seolah tidak mendengar tuntutan ini. Dan lebih parah lagi, pemerintah dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, juga terkesan santai dengan masalah ini" bebernya.

Menurutnya, masalah ini tidak boleh dianggap remeh karena berhubungan langsung dengan nyawa manusia yang tidak dijamin dalam lingkungan kerja. Padahal pekerjaan tersebut memiliki resiko tinggi.

“Dan saya pikir perusahaan ini telah gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam hal ini. Dan untuk itu sebaiknya pemerintah segera meninjau kembali izinnya" tegas pria asal Moahino, Wita Ponda, Morowali ini.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya