Pemilu di Nigeria pada 2019 lalu/Reuters
Menjelang pemilu yang akan diadakan oleh Nigeria pada 25 Febuari mendatang, sebagai bentuk dukungan dari Amerika Serikat (AS) yang menginginkan pesta demokrasi itu berlangsung lancar, AS akan melarang perusuh yang merusak jajak pendapat untuk memasuki negaranya.
Hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam pernyataannya pada Rabu (25/1).
Menurut Blinken, pihaknya akan mulai membatasi masuknya orang-orang yang tercatat bertanggung jawab, atau terlibat dalam merusak demokrasi di Nigeria.
"Untuk mendukung pemilihan Nigeria yang akan datang, hari ini saya mengumumkan pembatasan visa bagi mereka yang terlibat dalam merusak demokrasi di Nigeria," tulis Blinken dalam cuitannya di Twitter.
Seperti dimuat
Aljazeera, negara yang sebentar lagi akan melangsungkan pemungutan suara ini tengah menghadapi ketidakamanan yang meluas, dengan baru-baru ini komisi pemilihan itu sendiri menjadi target serangan kekerasan di Nigeria.
Pada awal bulan ini, serangan terjadi di kantor komisi pemilu di negara bagian tenggara Enugu, dengan pihak keamanan berhasil menangkis serangan itu.
Sementara pada Desember lalu, lima orang tewas dalam tiga serangan di kantor-kantor pemerintahan di tenggara Imo, Nigeria. Meski banyak serangan yang terjadi, menurut para pejabat, mereka tidak akan menunda pemilu di negaranya
Negara yang sedang menghadapi inflasi tinggi ini memiliki 18 kandidat yang akan bersaing untuk menggantikan Muhammadu Buhari, yang telah dua kali menjabat sebagai presiden di Nigeria.
AS di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden tengah berupaya untuk terus memperkuat hubungannya dengan negara-negara di seluruh benua Afrika.
Dalam mendukung upayanya itu, Blinken mengatakan bahwa keputusan memberlakukan pembatasan visa ini telah mencerminkan komitmen AS untuk terus mendorong aspirasi Nigeria dalam memerangi korupsi dan memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di negaranya.
